Sri Lanka Umumkan Keadaan Darurat Jelang Pemilihan Presiden Baru, Ini Kondisinya

COLOMBO, KOMPAS.com - Penjabat Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe pada Minggu (17/7/2022) malam waktu setempat, mengeluarkan perintah untuk pemberlakuan keadaan darurat di negaranya.

Ranil Wickremesinghe telah secara otomatis menjadi penjabat sementara Presiden Sri Lanka ketika Gotabaya Rajapaksa mengundurkan diri pada pekan lalu setelah melarikan diri ke Singapura.

Pemberlakuan keadaan darurat memungkinkan pasukan untuk menangkap dan menahan tersangka.

Baca juga: Demo Sri Lanka Masuki Hari Ke-100, Etnis Minoritas Gabung Warga Mayoritas Tuntut Pemerintah

Ranil Wickremesinghe juga membuat peraturan yang mengesampingkan undang-undang yang ada untuk menangani kerusuhan apa pun.

“Adalah bijaksana, demikian untuk dilakukan, demi kepentingan keamanan umum, perlindungan ketertiban umum dan pemeliharaan persediaan dan layanan yang penting bagi kehidupan masyarakat,” bunyi pemberitahuan keadaan darurat Sri Lanka itu, dikutip dari Reuters.

Para pemimpin Sri Lanka sendiri telah memberlakukan keadaan darurat beberapa kali sejak April lalu, ketika protes publik berlangsung terhadap penanganan pemerintah terhadap krisis ekonomi yang semakin dalam dan kekurangan kebutuhan pokok yang terus-menerus.

Wickremesinghe juga telah mengumumkan keadaan darurat pekan lalu, setelah presiden Gotabaya Rajapaksa melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari pemberontakan rakyat terhadap pemerintahnya. Tetapi, kebijakan itu belum diberitahukan atau diumumkan secara resmi.

Baca juga: Isi Surat Pengunduran Diri Presiden Sri Lanka, Alasan Cegah Krisis Ekonomi

Pada Minggu malam, Wickremesinghe -yang dilantik pada 15 Juli sebagai penjabat presiden Sri Lanka- mengumumkan keadaan darurat baru, ketentuan hukum spesifik yang belum diumumkan oleh pemerintah.

Peraturan darurat sebelumnya telah digunakan untuk mengerahkan militer untuk menangkap dan menahan orang, menggeledah properti pribadi dan meredam protes publik.

Namun, kondisi Ibu kota Colombo pada Senin pagi waktu setempat, dilaporkan masih tenang. 

Bhavani Fonseka, peneliti senior di Center for Policy Alternatives, menilai pemberlakuan keadaan darurat menjadi respons kegagalan pemerintah.

"Ini terbukti tidak efektif di masa lalu," kata Fonseka kepada Reuters.

Terkait dengan kemungkinan pengganti Gotabaya Rajapaksa, Wickremesinghe termasuk di antaranya.

Pria yang sudah enam kali menjabat sebagai PM Sri Lanka itu selama ini dianggap sebagai sekutu Rajapaksa.

Namun, pengunjuk rasa juga ingin Wickremesinghe pergi, yang mengarah ke prospek kerusuhan lebih lanjut jika dia terpilih.

Baca juga: Perjuangan Warga Sri Lanka Antre Bensin 4 Hari, sampai Gelar Tikar dan Main Kartu di Trotoar

Sajith Premadasa, pemimpin partai oposisi utama Samagi Jana Balawegaya (SJB), adalah kandidat utama lainnya bersama dengan Dullas Alahapperuma, seorang anggota parlemen senior partai berkuasa yang menjabat sebagai menteri media massa dan juru bicara kabinet.