LONDON, KOMPAS.com - Aset-aset kripto dapat disita untuk membantu memerangi kejahatan ekonomi.
Ini disampaikan pemerintah Inggris pada Kamis (28/4/2022), meski proposalnya berhenti setelah perombakan radikal yang diminta oleh anggota parlemen yang menginginkan satu badan pemberantasan kejahatan.
Penipuan perbankan dan online telah meroket di Inggris, terutama sejak pandemi Covid-19.
Baca juga: Bitcoin, Dogecoin, dan Ethereum Menguat, Cek Harga Kripto Hari Ini
Dilansir Reuters, pemerintah mengatakan dalam tanggapannya atas penyelidikan parlemen tentang kejahatan ekonomi bahwa mereka akan mengajukan undang-undang yang memungkinkan aset kripto disita dan dipulihkan lebih cepat.
"Secara khusus, (kami mengusulkan) pembentukan kekuatan perampasan sipil yang akan mengurangi risiko yang ditimbulkan mereka yang tidak dapat dituntut tetapi menggunakan dana mereka untuk kejahatan lebih lanjut," kata pemerintah kepada Komite Pemilihan Perbendaharaan di parlemen.
Penyelidikan telah merekomendasikan satu badan untuk menangani kejahatan ekonomi untuk menggantikan sejumlah lembaga yang "membingungkan".
Meski begitu pemerintah mengatakan pendekatan multi-lembaganya adalah hal yang tepat.
Baca juga: Pakar Unair: Ini Perspektif Syariah Terkait Investasi Kripto
"Ini memungkinkan kita untuk membedakan antara jenis kejahatan yang berbeda," kata pemerintah.
Penipuan di sektor publik disebut membutuhkan tanggapan yang berbeda terhadap penipuan yang dilakukan oleh orang atau bisnis.
"Ini mungkin kesempatan yang terlewatkan secara signifikan," kata Ketua TSC Mel Stride dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah telah mendukung rekomendasi untuk mewajibkan platform online seperti Google dan Facebook untuk secara proaktif menangani iklan palsu untuk produk keuangan.
Tetapi hal ini membutuhkan waktu untuk diloloskan dan diterapkan.
Baca juga: Dogecoin Ambles 12,3 Persen, Cek Harga Kripto Hari Ini
"Platform online sekarang harus meningkatkan dan segera menghapus iklan penipuan ini," kata Stride.
Google telah setuju untuk mengambil promosi keuangan hanya dari perusahaan yang diatur oleh Otoritas Perilaku Keuangan. Pemilik Facebook/Meta juga akan mengikutinya tahun ini.
Penyelidikan tersebut merekomendasikan untuk memaksa platform online untuk membantu memberi kompensasi kepada pelanggan yang terkena penipuan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.