AS Melunak, Bantuan Kemanusiaan Mulai Dibuka untuk Masyarakat Afghanistan

KABUL, KOMPAS.com - Amerika Serikat melonggarkan pembatasannya pada bantuan kemanusiaan utama yang mencapai Afghanistan yang dilanda kelaparan, dan membebaskan sebagian besar bantuan dari ancaman sanksi sesuai resolusi dewan keamanan PBB.

Melansir Guardian pada Rabu (22/12/2021), Kementerian Keuangan AS menindaklanjuti resolusi PBB, dengan memperluas definisi bantuan kemanusiaan yang diizinkan yakni memasukkan unsur pendidikan, termasuk pembayaran gaji kepada guru.

Baca juga: Negara Mayoritas Muslim Berkumpul, Bahas Bantuan untuk Afghanistan

Washington juga mengizinkan penggunaan dana AS yang lebih luas yang diterima oleh organisasi bantuan yang bekerja di Afghanistan.

AS telah mencoba menggunakan bantuan sebagai alat untuk memaksa Taliban, yang merebut kekuasaan pada Agustus, untuk tidak menekan hak-hak perempuan, termasuk akses ke pendidikan.

Tetapi kelompok-kelompok bantuan mengatakan upaya untuk menekan Taliban yang dilakukan AS justru berisiko membuat rakyat Afghanistan biasa kelaparan.

Badan-badan bantuan selama berbulan-bulan mengeluhkan sanksi AS, yang terus menerus tanpa syarat, terhadap para pemimpin dan entitas Taliban. Itu berarti tidak mungkin memberikan bantuan ke Afghanistan yang dikelola Taliban melalui saluran perbankan normal.

Tetapi resolusi PBB yang didukung AS mengklarifikasi bahwa bantuan untuk meringankan kebutuhan kemanusiaan tidak perlu diperlakukan sebagai uang yang ditujukan kepada Taliban.

Baca juga: Nilai Mata Uang Afghanistan Anjlok, Bank Sentral Berjuang Pastikan Stabilitas

Detail resolusi yang lebih cermat telah menjadi subjek negosiasi panjang di New York. Sebagian diselesaikan dengan kesepakatan bahwa mekanisme tersebut akan ditinjau setelah satu tahun, dan mencakup persyaratan pelaporan yang ketat.

Resolusi tersebut menyatakan bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar manusia di Afghanistan tidak melanggar sanksi.

“Tetapi lembaga bantuan sangat disarankan untuk menggunakan upaya yang wajar, untuk meminimalkan manfaat yang diperoleh entitas yang terkena sanksi (Taliban).”

Masih harus dilihat bagaimana Kementerian Keuangan AS akan mengawasi rezim yang tidak terlalu ketat, dan seberapa cepat uang di Bank Dunia dan dana perwalian PBB yang disisihkan untuk Afghanistan dapat dikeluarkan.

AS tidak mungkin melepaskan hingga 9 miliar dollar AS (Rp 127 triliun) aset Afghanistan yang dibekukan, karena ini akan diambil oleh Taliban.

Adapun upaya negara-negara seperti Qatar untuk membujuk Taliban, agar melonggarkan larangan perempuan bekerja dan anak perempuan pergi ke sekolah, sebagian besar tidak membuahkan hasil.

Baca juga: Ketika Sabu dan Heroin Jadi Solusi Kelaparan di Afghanistan

Martin Griffiths, wakil sekjen PBB untuk urusan kemanusiaan, menyambut baik resolusi tersebut.

“Keputusan ini akan memungkinkan tindakan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa, dan mata pencaharian di Afghanistan. Ini adalah bukti betapa seriusnya negara-negara anggota menangani tingkat kebutuhan dan penderitaan yang mengejutkan di negara ini.”