Perancis Evakuasi 300 Orang Lebih dari Afghanistan

PARIS, KOMPAS.com - Perancis telah melakukan misi evakuasi di Afghanistan dengan membawa 258 warga Afghanistan, 11 warga Perancis, sekitar 60 warga Belanda, dan sejumlah orang yang terkait dengan mereka keluar dari negara yang tengah dikuasi kelompok Taliban itu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Perancis pada Jumat (3/12/2021), menyatakan bahwa operasi itu diselenggarakan dengan bantuan dari Qatar.

Melansir Reuters, Sabtu (4/12/2021), pengungsi yang diselamatkan Perancis termasuk warga Afghanistan yang berisiko seperti jurnalis serta orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka, termasuk pekerja sipil yang dipekerjakan oleh tentara Perancis.

Baca juga: Taliban Keluarkan Dekrit: Perempuan Tak Boleh Dianggap Properti dan Dipaksa Menikah

Sejak 10 September, 110 orang Perancis dan 396 warga Afghanistan telah dievakuasi dari Afghanistan dalam 10 penerbangan yang diselenggarakan dengan bantuan Qatar.

Perancis dan Qatar bersama-sama menjalankan misi kemanusiaan pada Kamis (2/12/2021).

Mereka mengirimkan peralatan medis, makanan, dan pasokan musim dingin ke organisasi internasional yang beroperasi di Afghanistan dengan pesawat militer Qatar.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Development Programme/UNDP) pekan ini menggambarkan prospek sosial ekonomi yang "mengkhawatirkan" untuk Afghanistan selama 13 bulan ke depan.

Afghanistan sedang berjuang melawan penurunan tajam dalam perolehan bantuan pembangunan internasional setelah kelompok Taliban merebut kekuasaan pada 15 Agustus 2021.

UNDP pun telah memproyeksikan bahwa kemiskinan dapat menyebar di seluruh penjuru Afghanistan pada pertengahan 2022.

Baca juga: Minta Parlemen Didik Taliban agar Tidak Terlihat sebagai Teroris, Politisi Malaysia Tuai Hujatan

Taliban kini berada di bawah tekanan dari masyarakat internasional yang sebagian besar telah membekukan dana untuk Afghanistan.

Masyarakat internasional menuntut Taliban berkomitmen menegakkan hak-hak perempuan sejak mereka mengambil alih kekuasaan.

Komunitas internasional menjadikan hak-hak perempuan sebagai elemen kunci dari setiap keterlibatan dengan Afghanistan di masa depan.

Jika kelompok Taliban menghiraukan tuntutan tersebut, Afghanistan bakal menghadapi risiko keruntuhan ekonomi.

Tapi, sementara ini, Pemerintah Taliban Afghanistan telah mengeluarkan dekrit tentang hak-hak perempuan.

Dalam dekrit yang diterbitkan pada Jumat (3/12/2021) ini, Taliban menyatakan bahwa perempuan tidak boleh dianggap atau dijadikan "properti".

Perempuan juga tidak boleh dipaksa menikah. Mereka harus menyetujui pernikahan yang diajukan.

Namun sayang, dekrit yang dikeluarkan pemerintah Taliban Afghanistan tersebut tidak membicarakan soal akses perempuan ke terhadap pendidikan atau pekerjaan di luar rumah.

Baca juga: Pasukan Taliban dan Iran Bentrok di Daerah Perbatasan