AS Melunak, Bantuan Kemanusiaan Mulai Dibuka untuk Masyarakat Afghanistan

KABUL, KOMPAS.com - Amerika Serikat melonggarkan pembatasannya pada bantuan kemanusiaan utama yang mencapai Afghanistan yang dilanda kelaparan, dan membebaskan sebagian besar bantuan dari ancaman sanksi sesuai resolusi dewan keamanan PBB.

Melansir Guardian pada Rabu (22/12/2021), Kementerian Keuangan AS menindaklanjuti resolusi PBB, dengan memperluas definisi bantuan kemanusiaan yang diizinkan yakni memasukkan unsur pendidikan, termasuk pembayaran gaji kepada guru.

Washington juga mengizinkan penggunaan dana AS yang lebih luas yang diterima oleh organisasi bantuan yang bekerja di Afghanistan.

AS telah mencoba menggunakan bantuan sebagai alat untuk memaksa Taliban, yang merebut kekuasaan pada Agustus, untuk tidak menekan hak-hak perempuan, termasuk akses ke pendidikan.

Tetapi kelompok-kelompok bantuan mengatakan upaya untuk menekan Taliban yang dilakukan AS justru berisiko membuat rakyat Afghanistan biasa kelaparan.

Badan-badan bantuan selama berbulan-bulan mengeluhkan sanksi AS, yang terus menerus tanpa syarat, terhadap para pemimpin dan entitas Taliban. Itu berarti tidak mungkin memberikan bantuan ke Afghanistan yang dikelola Taliban melalui saluran perbankan normal.

Tetapi resolusi PBB yang didukung AS mengklarifikasi bahwa bantuan untuk meringankan kebutuhan kemanusiaan tidak perlu diperlakukan sebagai uang yang ditujukan kepada Taliban.

Detail resolusi yang lebih cermat telah menjadi subjek negosiasi panjang di New York. Sebagian diselesaikan dengan kesepakatan bahwa mekanisme tersebut akan ditinjau setelah satu tahun, dan mencakup persyaratan pelaporan yang ketat.

Resolusi tersebut menyatakan bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar manusia di Afghanistan tidak melanggar sanksi.

“Tetapi lembaga bantuan sangat disarankan untuk menggunakan upaya yang wajar, untuk meminimalkan manfaat yang diperoleh entitas yang terkena sanksi (Taliban).”

Masih harus dilihat bagaimana Kementerian Keuangan AS akan mengawasi rezim yang tidak terlalu ketat, dan seberapa cepat uang di Bank Dunia dan dana perwalian PBB yang disisihkan untuk Afghanistan dapat dikeluarkan.

AS tidak mungkin melepaskan hingga 9 miliar dollar AS (Rp 127 triliun) aset Afghanistan yang dibekukan, karena ini akan diambil oleh Taliban.

Adapun upaya negara-negara seperti Qatar untuk membujuk Taliban, agar melonggarkan larangan perempuan bekerja dan anak perempuan pergi ke sekolah, sebagian besar tidak membuahkan hasil.

Martin Griffiths, wakil sekjen PBB untuk urusan kemanusiaan, menyambut baik resolusi tersebut.

“Keputusan ini akan memungkinkan tindakan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa, dan mata pencaharian di Afghanistan. Ini adalah bukti betapa seriusnya negara-negara anggota menangani tingkat kebutuhan dan penderitaan yang mengejutkan di negara ini.”

Menurutnya, pengecualian kemanusiaan ini akan memungkinkan organisasi untuk mengimplementasikan pekerjaan yang telah pihaknya rencanakan. Itu akan memberikan jaminan hukum kepada lembaga keuangan, dan entitas komersial yang memang andalkan untuk terlibat dengan operator kemanusiaan.

“Jalan (pemulihan) di depan di Afghanistan tidak mudah dan tidak langsung,” ujarnya.

Dalam dukungannya atas resolusi tersebut, AS menyorot syarat pelaporan reguler oleh PBB, dan perlunya badan-badan bantuan untuk menunjukkan uji tuntas. Yakni bahwa bantuan tidak dialihkan kepada mereka yang dikenai sanksi, mengacu pada Taliban.

AS juga memberikan definisi luas dari bantuan yang diizinkan termasuk "bantuan tempat tinggal dan pemukiman, ketahanan pangan, pendidikan, dukungan mata pencaharian, energi, air, sanitasi, kesehatan termasuk bantuan terkait Covid-19, nutrisi, dan kebersihan".

“Resolusi ini akan membantu menyelamatkan nyawa, dengan memastikan bahwa rezim sanksi 1988 (Taliban), tidak menimbulkan hambatan bagi penyediaan bantuan kemanusiaan dan kegiatan lain yang mendukung kebutuhan dasar manusia di Afghanistan,” ujar Utusan Inggris untuk PBB, Barbara Woodwara.

Ini kata dia, secara langsung menanggapi apa yang menjadi kebutuhan komunitas kemanusiaan yang sebelumnya disampaikan kepada pihaknya.

David Miliband, presiden Komite Penyelamatan Internasional (IRC), mengatakan pengecualian kemanusiaan untuk sanksi terhadap Taliban adalah langkah penting. Ini akan mendukung aktor kemanusiaan seperti IRC, untuk meningkatkan dan memberikan layanan penyelamatan nyawa, kepada warga Afghanistan yang membutuhkan tanpa takut akan dampak hukum.

Tapi “Ini tidak bisa segera ditangani dengan cepat mengingat 9 juta orang di Afghanistan bergerak menuju kelaparan dan keluarga Afghanistan bersiap untuk musim dingin yang sangat sulit.”

Dia menambahkan bahwa penangguhan aliran bantuan pembangunan asing ke Afghanistan, telah menghapus kemampuan pemerintah membayar pegawai negeri dan memberikan layanan publik yang sangat dibutuhkan, termasuk perawatan kesehatan dasar, kepada jutaan warga Afghanistan.

Bantuan itu sebelumnya telah menopang 75 persen dari semua pengeluaran pemerintah Afghanistan.