Indonesia Tak Punya Terobosan Aksi Iklim yang Ambisius dalam COP26

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih belum mengeluarkan pernyataan tegas tentang peningkatan ambisi Indonesia dalam memerangi perubahan iklim ketika menghadiri COP26 di Glasgow, Skotlandia.

Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang, pemerintah Indonesia seharusnya memanfaatkan kesempatan tersebut dalam memimpin G20 untuk mendorong aksi iklim yang selaras dengan Persetujuan Paris.

Namun, pada pidatonya di COP 26, Presiden Jokowi seolah menyerahkan tanggung jawab pada negara maju untuk menentukan tercapainya kondisi netral karbon di Indonesia lebih cepat.

Baca juga: COP26 Glasgow, China Balas Kritik Biden soal Absennya Xi Jinping

Hal ini secara langsung menunjukkan sikap yang kurang ambisius dari pemerintah Indonesia dalam menangani persoalan krisis iklim sebagaimana rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (4/11/2021).

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, Indonesia seharusnya menyampaikan ambisi iklimnya secara lugas, peningkatan target nationally determined contribution (NDC), dan menyampaikan kebutuhan pendanaan dari negara-negara maju.

Hal tersebut perlu untuk mencapai emisi puncak sebelum 2030 dan dekarbonisasi pada 2060 atau lebih awal.

“Sayangnya, presiden tidak secara jelas menyatakan target dan rencana aksi mitigasi yang lebih ambisius dalam pidatonya,” ujar Fabby yang saat ini sedang berada di Glasgow menghadiri COP26.

Baca juga: COP26: 19 Negara Setop Biayai Proyek Bahan Bakar Fosil di Luar Negeri

Berdasarkan laporan Climate Transparency Report, Profil Negara Indonesia 2021, dengan tidak memutakhirkan target NDC pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia lebih besar dari 29 persen dengan usaha sendiri, justru akan berkontribusi pada peningkatan emisi hingga 535 persen di atas level tahun 1990, atau sekitar 1.817 metrik ton karbon dioksida ekuivalen pada 2030.

Sementara, agar tetap di bawah ambang batas 1,5 derajat Celsius, emisi Indonesia pada 2030 harus sekitar 461 metrik ton karbon dioksida ekuivalen atau 61 persen di atas level tahun 1990.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan ambisi sebesar 1.168 metrik ton karbon dioksida ekuivalen.

“Sebagai negara yang memiliki sumber daya alam dan mineral yang cukup besar, seperti misalnya nikel, Indonesia sebenarnya mampu untuk menaikkan ambisi iklimnya melebihi target 29 persen pada 2030,” kata Manager Program Ekonomi Hijau IESR Lisa Wijayani.

Baca juga: Di Forum COP26, Luhut Paparkan Upaya Pemerintah RI Kurangi Sampah Plastik

“Selain itu, jika Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar telah menerapkan konservasi dan efisiensi energi sejak dini, maka tanpa kebutuhan pendanaan yang bergantung dengan negara maju, Indonesia akan mampu mengurangi emisi karbon lebih besar dari target yang ada di NDC,” sambung Lisa.

Selain itu, IESR mengamati bahwa rencana Indonesia, yang diutarakan oleh Presiden Jokowi pada kesempatan yang sama, untuk bertransisi energi menuju energi bersih masih terkendala pada regulasi yang tak kunjung terbit.

Jokowi mengemukakan akan membangun PLTS terbesar di Asia Tenggara. Namun hingga kini, Permen ESDM No 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap masih tertahan di Kementerian Keuangan.

Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) tentang energi baru terbarukan (EBT) yang dinantikan sejak awal 2021 belum juga rampung.

Baca juga: Biden Kritik Xi Jinping dan Putin karena Tak Hadir di COP26