AS Bombardir Pejabat Kuba dengan Sanksi, Biden: Ini Baru Permulaan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintah AS membombardir pejabat Kuba dengan sanksi buntut penindakan brutal terhadap demonstran pada awal Juli.

Manuver pemerintahan Presiden Joe Biden ini terjadi di tengah desakan warga Amerika-Kuba dan politisi untuk mengakhiri rezim komunis di sana.

Washington dilaporkan juga mengupayakan agar layanan internet di negara kawasan Karibia itu tidak diputus pemerintah.

Baca juga: Dituding Jadi “Negara Gagal”, Presiden Kuba Serang Balik AS

Pada 11 Juli, terjadi aksi protes yang disebut terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Ratusan orang ditangkap dan satu demonstran tewas.

Pemerintahan Presiden Miguel Diaz-Canel menyalahkan Washington dan sanksi ekonomi sebagai penyebab rakyatnya berdemonstrasi.

Demonstran menyatakan, mereka marah lantaran selain pangan dan obat-obatan menipis, harganya meroket, ditambah ketidakbecusan pemerintah menangani Covid-19.

Sanksi yang diumumkan AS menyasar Menteri Pertahanan Jenderal Alvaro Lopez Miera dan pasukan khusus kementerian dalam negeri.

Dilansir BBC Kamis (22/7/2021), seluruh aset pejabat yang disanksi AS akan dibekukan, dan mereka dilarang bertransaksi dengan warga Benua Amerika lainnya.

"Ini baru permulaan. AS akan terus menghukum individu yang bertanggung jawab atas penindasan rakyat Kuba," tegas Biden.

Baca juga: Demo Kuba, YouTuber Ditangkap Polisi Saat Siaran Langsung di TV

Sumber internal pemerintah AS mengungkapkan, Biden berencana menambahkan staf di kedutaan besar mereka di Havana untuk mendukung rakyat Kuba.

Gedung Putih juga mendiskusikan rakyat Kuba yang tinggal di luar negeri bisa mengirim uang kepada keluarga mereka tanpa harus melalui bank milik pemerintah.

Biden sendiri mempriotitaskan negara yang pernah dipimpin Fidel Castro tersebut dalam pemilihan presiden 2020.

Dalam debat pilpres, Biden berseloroh dia akan meninjau lagi kebijakan yang dikeluarkan pendahulunya, Donald Trump.

Baca juga: Satu Orang Tewas, Lebih dari 100 Orang Hilang dalam Demonstrasi Anti-pemerintah Kuba

Adapun pada 2015, Presiden Barack Obama sempat memulihkan hubungan diplomtik dengan pemerintahan Raul Castro, adik Fidel.

Jurnalis BBC Anthony Zurcher menerangkan, Kuba merupakan isu sensitif yang bisa mengganggu pemerintahan Joe Biden.

Di sisi lain, kelompok kiri ingin agar presiden berusia 78 tahun tersebut menggunakan pendekatan era Obama.

"Tapi, kalangan garis keras Kuba menudingnya terlalu lembek, terutama mereka yang memilihnya di wilayah penting Florida," papar Zurcher.

Baca juga: Pedemo Miami Blokade Jalan, Dukung Demonstrasi di Kuba