Mengenal Batalion Netzah Yehuda Israel yang Dilaporkan Kena Sanksi AS

TEL AVIV, KOMPAS.com - Para politisi Israel dengan murka menanggapi laporan-laporan yang belum terkonfirmasi tentang niat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Batalion Netzah Yehuda. Apabila benar terjadi, maka ini adalah yang pertama kalinya pemerintah AS menjatuhkan sanksi ke unit militer Israel.

Portal berita Axios menyebut hal ini terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tepi Barat.

Pada Minggu (21/4/2024), militer Israel mengaku "tidak mengetahui tentang sanksi AS apa pun" terhadap Batalion Netzah Yehuda.

Baca juga: Siapa Kelompok-kelompok Pro-Israel di AS?

Sebagai tambahan, militer Israel mengemukakan bahwa batalion ini adalah unit tempur aktif dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Pasukan Israel mengonfirmasi bahwa "jika keputusan ini dibuat, maka akan (kami) kaji" dan "akan terus menginvestigasi insiden yang tidak biasa dengan konkret dan sesuai hukum".

Sumber-sumber AS mengatakan, apabila Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menetapkan sanksi terhadap Netzah Yehuda, maka unit ini akan dilarang menerima bantuan atau pelatihan jenis apapun dari militer AS.

Dalam beberapa bulan terakhir, amarah di Israel meningkat karena kalangan Yahudi Haredi atau Yahudi ultra-Ortodoks dikecualikan dari wajib militer.

Mayoritas warga Israel diharuskan menjalani dinas militer selama sekitar tiga tahun untuk laki-laki dan dua tahun untuk perempuan.

Lembaga Penyiaran Publik Israel mengutip para pejabat Israel yang mengatakan bahwa Washington DC sudah beberapa kali meminta informasi dari Israel mengenai hasil investigasi serangan-serangan yang dilakukan batalion Netzah Yehuda terhadap warga Palestina.

AFP/GETTY IMAGES via BBC INDONESIA Seorang tentara Netzah Yehuda berdoa di Tembok Ratapan di kota tua Yerusalem pada 2007 setelah berpawai ke sana sebagai bagian dari upacara kelulusannya.

"Puncak keabsurdan"

Laporan-laporan ini ditanggapi dengan marah oleh Perdana Menteri Israel.

Benjamin Netanyahu menggambarkan potensi sanksi AS sebagai "puncak keabsurdan dan titik nadir moralitas".

Menteri kabinet perang Israel, Benny Gantz, menyebut penjatuhan sanksi AS ke sebuah unit militer Israel adalah "preseden berbahaya".

Gantz dalam percakapannya dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken via telepon mengimbau Washington untuk memikirkan ulang keputusannya.

REUTERS via BBC INDONESIA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan sanksi apa pun adalah puncak keabsurdan.

"Tidak ada justifikasi untuk menetapkan sanksi karena unit-unit militer secara konsisten patuh terhadap hukum internasional," cetusnya.

Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyerukan penyitaan seluruh dana Otoritas Palestina yang ditransfer melalui Israel sebagai respons terhadap proposal sanksi Washington.

Ben-Gvir mengimbau perdana menteri untuk memformulasikan "serangkaian sanksi berat terhadap bank-bank Palestina".

GETTY IMAGES via BBC INDONESIA Unit Netzah Yehuda dibentuk untuk menyerap anak-anak muda ultra-Ortodoks ke militer.

Pada Februari, Ben-Gvir mengutarakan niatnya untuk membuka batalion Haredi di tubuh pasukan penjaga perbatasan Israel.

Dia juga ingin merekrut pria-pria muda ultra-Ortodoks untuk bergabung ke Garda Nasional Israel sebagai bagian dari wajib militer.