Laporan PBB: Tentara Peretas Korea Utara Curi Rp 4,4 Triliun untuk Danai Program Nuklir

NEW YORK, KOMPAS.com - Laporan rahasia PBB mengungkapkan tentara peretas Korea Utara mencuri ratusan juta dollar sepanjang 2020 untuk mendanai program nuklir dan rudal balistik negara yang melanggar hukum internasional.

Melansir CNN pada Selasa (9/2/2021), rezim Kim Jong Un melakukan "operasi terhadap lembaga keuangan dan penukaran mata uang virtual" untuk membayar senjata dan menjaga ekonomi Korea Utara yang telah terpuruk.

Salah satu pihak anggota PBB mengklaim peretas mencuri aset virtual bernilai 316,4 juta dollar AS (Rp 4, 4 triliun) antara 2019 hingga November 2020, menurut dokumen PBB.

Baca juga: Korea Utara Siap Kerahkan Pasukannya “Menghukum” Negara Provokator

Laporan itu juga menuduh Korea Utara "memproduksi bahan fisil, fasilitas pemeliharaan nuklir, dan infrastruktur peningkatan rudal balistik" ketika sambil terus "mencari bahan dan teknologi untuk program tersebut dari luar negeri".

Negara komunis itu telah bertahun-tahun berusaha mengembangkan senjata nukir yang kuat dan rudal canggih, yang biayanya sangat besar.

Baca juga: Korea Utara Denda hingga Penjara Pemilik Mobil Berkaca Gelap, Ini Alasannya...

Langkah itu mengubah Korut menjadi negara paria internasional, yang dilarang oleh PBB terkait hampir semua kegiatan ekonomi yang dilakukannya terhadap negara lain.

Penyelidikan PBB mengatakan suatu negara yang tidak disebutkan namanya, telah memantau bahwa "sangat mungkin" Korea Utara dapat memasang perangkat nuklir ke rudal balistik dari jarak berapa pun.

Baca juga: Tak Akui Satu Pun Kasus Covid-19, Korea Utara Tetap Akan Terima Vaksinnya

Laporan tersebut disusun oleh Panel Ahli PBB untuk Korea Utara, badan yang bertugas memantau penegakan hukum dan efektivitas sanksi yang dikenakan terhadap rezim Kim sebagai hukuman atas pengembangan senjata nuklir dan rudal balistiknya.

Rincian dari laporan tersebut, yang saat ini dirahasiakan, diperoleh CNN melalui sumber diplomatik di Dewan Keamanan PBB, yang membagikan bagian dari dokumen tersebut dengan syarat anonim.

Baca juga: Korea Selatan Sarankan AS Bermain Fleksibel untuk Dialog Denuklirisasi Korea Utara Tercapai

Laporan Panel terdiri dari informasi yang diterima dari negara-negara anggota PBB, badan intelijen, media dan mereka yang melarikan diri dari negara itu, bukan Korea Utara sendiri.

Laporan ini biasanya dirilis setiap 6 bulan, satu di awal musim gugur dan satu lagi di awal musim semi.

Baca juga: Pembelot Korea Utara Beberkan Alasan Denuklirisasi Hampir Mustahil Dilakukan Kim Jong Un