Tokoh Agama dan Politik Myanmar Serukan Militer dan Pemerintah Berdialog

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Tokoh politik dan tokoh agama terkemuka di Myanmar telah mendesak pemerintah dan para pemimpin militer berdialog untuk menenangkan ketegangan.

Diberitakan sebelumnya militer menuduh terjadinya kecurangan besar dalam pemilu Myanmar yang digelar pada 8 November 2020.

Menjelang pemilu, militer menuduh Komisi Pemilihan Umum (UEC) memiliki manajemen yang buruk mengenai persiapan pemungutan suara.

Mereka juga meragukan apakah pemungutan suara akan bebas dan adil sebagaimana dilansir dari The Irrawaddy, Kamis (28/1/2021).

Setelah Partai League for Democracy (NLD)-nya Aung San Suu Kyi menang telak dalam pemilu, militer melakukan penyelidikan mandiri terhadap proses pemungutan suara.

Baca juga: Ibu Kota Myanmar Dikelilingi Pagar Berduri di Tengah Ancaman Kudeta Militer

Di sisi lain, partai oposisi utama, Partai Union Solidarity and Development Party (USDP), juga menuduh bahwa adanya kecurangan dalam pemilu.

Militer dan USDP juga protes karena seruan mereka untuk penyelidikan pemilu tidak didengarkan UEC.

Karena tak digubris, militer telah menerbitkan serangkaian temuan yang mereka katakan memberikan bukti untuk mendukung klaim telah ada penipuan dalam pemilu.

Tetapi tuduhan tersebut telah ditolak oleh komisioner pemilu karena dianggap dilebih-lebihkan dan tidak masuk akal.

Militer mengatakan, hingga awal pekan ini, mereka telah menemukan hampir 8,6 juta penyimpangan daftar pemilih. Pemerintah dan UEC tidak merespons keluhan tersebut.

Baca juga: Komisi Pemilihan Umum Tolak Tuduhan Militer Myanmar Terkait Kecurangan Pemilu 2020

Ketegangan meningkat drastis pada konferensi pers militer pada Selasa (26/1/2021) ketika juru bicara angkatan bersenjata, Mayor Jenderal Zaw Min Tun, menolak untuk mengesampingkan kemungkinan kudeta militer jika permintaan untuk penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu tidak dipenuhi.

Zaw Min Tun juga mengatakan bahwa diamnya pemerintah atas keluhan penipuan menciptakan masalah bagi militer.

“Kami tidak ingin dianggap sebagai penjahat dalam sejarah, oleh karena itu Tatmadaw (angkatan bersenjata Myanmar) membagikan temuannya,” kata Zaw.

Penolakan juru bicara militer tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang apakah angkatan bersenjata bersiap bakal melakukan kudeta.

Daw Htoot May, menteri urusan etnik Rakhine terpilih untuk Wilayah Yangon, bertutur penolakan militer untuk mengesampingkan kudeta adalah hasil dari diamnya UEC atas masalah tersebut.

Baca juga: Myanmar di Ambang Kudeta Militer, Belasan Kedubes Beri Peringatan