AS Tuding China Melakukan Genosida terhadap Muslim Uighur dan Kelompok Minoritas

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi menyatakan bahwa China melakukan genosida dan kejahatan, terhadap kemanusiaan terhadap Muslim Uighur dan kelompok etnis dan agama minoritas yang tinggal di wilayah barat laut Xinjiang.

Hal ini disampaikan Mike Pompeo pada hari terakhir penuhnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS, melansir AFP pada Rabu (20/1/2021).

"Saya yakin genosida ini sedang berlangsung, dan kami menyaksikan upaya sistematis untuk menghancurkan Uighur oleh partai di China," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.

"Kami tidak akan tinggal diam. Jika Partai Komunis China diizinkan untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap rakyatnya sendiri, bayangkan apa yang akan berani dilakukan untuk dunia bebas, dalam waktu yang tidak terlalu lama," katanya. kata.

Kritik keras Pompeo terhadap Beijing telah menjadi ciri khas masa jabatannya. Tetapi dia sebelumnya belum pernah secara langsung menuduh genosida.

Berulang kali Pompeo hanya menyatakan perlakuan terhadap orang Uighur mengingatkan pada kebijakan Nazi Jerman.

Baca juga: Turki Dituduh “Korbankan” Muslim Uighur demi Vaksin Covid-19

Pompeo mendesak semua badan internasional termasuk pengadilan untuk menangani kasus-kasus atas perlakuan China terhadap Uighur.

Dia menyuarakan keyakinan bahwa Amerika Serikat akan terus meningkatkan tekanan kepada Beijing.

Kelompok hak asasi meyakini setidaknya satu juta orang Uighur, dan sebagian besar Muslim berbahasa Turki lainnya dipenjara di kamp-kamp di wilayah barat Xinjiang.

Para saksi dan aktivis mengatakan bahwa China berusaha untuk secara paksa mengintegrasikan Uighur ke dalam budaya mayoritas Han.

Beijing dituding berupaya menghapus adat istiadat Islam, termasuk dengan memaksa Muslim untuk makan daging babi dan minum alkohol, yang dilarang oleh keyakinan mereka.

China membantah melakukan kesalahan. Mereka berpendapat kamp-kampnya adalah pusat pelatihan kejuruan. Tujuannya untuk mengurangi daya tarik ekstremisme.

Tidak seperti banyak keputusan Pompeo yang seringkali dipandang sebagai pukulan bagi Presiden terpilih Joe Biden, deklarasi genosida disebut dapat disambut oleh pemerintahan baru.

Baca juga: Lebih dari Setengah Juta Orang Uighur Diduga Dipaksa Memetik Kapas di China

Biden sendiri telah menuduh Presiden AS Donald Trump tidak berbuat cukup banyak pada hak asasi manusia di China.

Dalam kampanyenya pada Agustus, istilah genosida sudah Biden gunakan ketika menggambarkan penindasan yang sangat buruk terhadap Uighur dan minoritas lainnya.

Dengan deklarasi Pompeo artinya pemerintahan Biden dapat mendukung deklarasi genosida, sambil mencari potensi area kerja sama dengan China, tanpa menghadapi kemarahan Beijing karena mengeluarkan pernyataan tersebut.

Janet Yellen, calon menteri keuangan Biden, berjanji menggunakan "berbagai alat" untuk melawan perdagangan China, dan pelanggaran yang diklaim lainnya. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang konfirmasi pada Selasa (19/1/2021).

Puncak tekanan

Pemerintahan Trump telah mengambil sejumlah langkah untuk menekan China atas perlakuannya terhadap orang Uighur.

Antara lain dengan memblokir semua impor kapas dari Xinjiang, salah satu produsen benang global utama yang digunakan dalam manufaktur tekstil.

Pemerintah AS berulang kali telah berhati-hati menggunakan istilah genosida, memperhatikan implikasi hukum di dalam dan luar negeri.

Baca juga: Perjuangan Pria Uighur Berpisah 3 Tahun dengan Istri dan Anak, Akhirnya Bersatu di Australia

Pemerintahan George W Bush menggambarkan kampanye scorched-earth Sudan di Darfur sebagai genosida.

Sementara pemerintahan Barack Obama mengatakan hal yang sama tentang pembunuhan massal kelompok ekstremis, pemerkosaan dan perbudakan terhadap orang Kristen, Yazidi dan agama minoritas lainnya.

Anggota parlemen di seluruh spektrum politik telah meminta AS menyatakan China melakukan genosida terhadap Uighur, dengan mengatakan bahwa bukti semakin jelas.

Perwakilan Michael Waltz, seorang Republikan, memuji deklarasi Pompeo sebagai pengakuan atas realitas. Dia mengatakan hal itu "memberikan pemberitahuan kepada seluruh dunia tentang bagaimana mereka harus berurusan dengan Partai Komunis China."

Dalam sebuah penelitian tahun lalu, peneliti Jerman Adrian Zenz menemukan China telah secara paksa mensterilkan sejumlah besar wanita Uighur. Beijing dituding menekan mereka untuk menggugurkan kehamilan yang melebihi kuota lahir.

Baca juga: China: Kritikan Paus Fransiskus Tidak Berdasar terhadap Minoritas Muslim Uighur

China membantah pernyataan itu, dengan mengatakan bahwa wanita Uighur membebaskan diri dari "ekstremisme" dengan menggunakan kontrasepsi.

Pompeo dalam pernyataannya meminta China "menghapus sistem pengasingan, kamp penahanan, tahanan rumah dan kerja paksa."

Pemerintah China juga diminta menghentikan langkah-langkah pengendalian populasi yang memaksa. Termasuk diantaranya sterilisasi paksa, aborsi paksa, pengendalian kelahiran paksa, dan pemisahan anak-anak dari keluarga mereka.

Dia juga mendesak China mengakhiri semua penyiksaan dan pelecehan di dalam tahanan, serta mengizinkan warga Uighur dan minoritas lainnya untuk melakukan emigrasi.