Turki Dituduh “Korbankan” Muslim Uighur demi Vaksin Covid-19

Kompas.com - 18/01/2021, 09:29 WIB
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menerima suntikan vaksin ovid-19 yang diproduksi Sinovac pada 14 Januari 2021, sehari setelah otoritas kesehatan setempat memberikan lampu hijau vaksin buatan China itu digunakan. AP PHOTO/Turkish Presidency/PoolPresiden Turki Recep Tayyip Erdogan menerima suntikan vaksin ovid-19 yang diproduksi Sinovac pada 14 Januari 2021, sehari setelah otoritas kesehatan setempat memberikan lampu hijau vaksin buatan China itu digunakan.

ANKARA, KOMPAS.com - Pemerintah Turki dituduh setuju menyerahkan Muslim Uighur kepada China dengan imbalan akses ke vaksin Covid-19.

Melansir Business Insider pada Minggu (17/1/2021), tuduhan tersebut muncul karena adanya dua peristiwa yang berlangsung berdekatan pada Desember.

Pertama saat kedatangan pesanan vaksin Turki dari perusahaan China Sinovac, yang telah lama tertunda. Kedua terkait langkah tiba-tiba Beijing untuk meratifikasi kesepakatan ekstradisi pada 2017 dengan Ankara.

Turki berencana memulai vaksinasi pada masyarakatnya dengan suntikan Sinovac pada 11 Desember, menurut Al-Monitor. Tetapi pengiriman pertama tidak datang hingga 30 Desember.

Penundaan vaksin mendorong politisi oposisi di Turki menyampaikan kekhawatirannya. China dicurigai sudah menekan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa, untuk meratifikasi kesepakatan ekstradisi jika ingin mengakses vaksin.

China mengumumkan telah meratifikasi perjanjian ekstradisi pada 27 Desember. Dengan ini, Turki harus mengekstradisi siapa pun dengan tuduhan kriminal ke China jika diminta, dan sebaliknya.

Turki belum meratifikasi kesepakatan itu. Tapi parlemen negara itu diperkirakan akan membahasnya ketika berkumpul kembali pada 26 Januari, menurut The Nikkei.

Baca juga: Presiden Turki Erdogan Disuntik Vaksin Covid-19 Buatan Sinovac

Vaksin sengaja ditahan?

Ratifikasi perjanjian ekstradisi China telah memicu kekhawatiran bahwa Turki akan mengusir penduduk Uighurnya ke China. Disana, mereka diduga menghadapi pengawasan ketat dan penahanan massal.

Dalam beberapa tahun terakhir, China secara sewenang-wenang menuduh warga Uighur melakukan kejahatan, lantaran mereka menumbuhkan janggut dan menerima telepon dari negara lain.

Anggota diaspora Uighur sebelumnya kepada Insider menyampaikan ketakutannya untuk menghubungi kerabatnya di Xinjiang. Mereka khawatir Pemerintah Beijing justru akan menghukum kerabatnya itu.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X