[Biografi Tokoh Dunia] Martin Vizcarra, Pejuang Anti Korupsi yang Terjegal Dua Kudeta Politik

KOMPAS.com - Parlemen Amerika Serikat (AS) mencatat sejarah baru melalui upaya pemakzulan Presiden Donald Trump minggu ini.

Untuk pertama kalinya, negara pelopor demokrasi itu melakukan dua kali upaya pencopotan paksa kepala negara dalam satu periode masa jabatannya.

Setelah gagal dalam upaya pemakzulan 2019, upaya kali ini terbilang lebih sukses. Tapi proses yang tidak biasa harus berjalan di Senat, karena pemakzulan dilakukan saat Presiden sudah selesai menjabat.

Nyatanya bukan hanya politik AS yang bergejolak pada 2020. Upaya pemakzulan juga dilakukan pada Presiden Peru, Martin Vizcarra.

Tak banyak mendapat sorotan dunia internasional, Vizcarra juga dua kali berusaha digulingkan oleh Parlemen. Bedanya, proses yang dialaminya berjalan sangat cepat.

Baca juga: Trump Akhirnya Dimakzulkan dengan Dukungan 10 Politisi Partai Republik

Skandal dengan penyanyi

Proses pemakzulan pertama dan kedua di Parlemen berjalan tak sampai tiga bulan berselang. Upaya kudeta pertama dilakukan pada 11 September 2020 atas tuduhan "ketidakmampuan moral".

Saat itu, pihak oposisi mengklaim Vizcarra menghalangi penyelidikan kasus penipuan yang melibatkan penyanyi Peru Richard Cisneros. Dia dituduh menghabiskan uang negara, saat negaranya bergulat dengan krisis ekonomi dan Covid-19.

Pria berusia 57 tahun itu dilaporkan memberikan kontrak pemerintah kepada penyanyi tersebut dengan nilai 49.500 dollar AS (Rp 693 juta), untuk menyampaikan propaganda pemerintahannya.

Pada 18 September, Vizcarra membela diri dan menyampaikan pidato 20 menit di depan Kongres. Dia menyangkal semua tuduhan dan mengklaim bahwa klip audio yang dijadikan bukti telah dimanipulasi.

"Ini adalah kebohongan yang berusaha mengacaukan demokrasi dan mengambil kendali pemerintah," katanya, menurut laporan New York Times.

Dia mengakui bahwa dia mengenal Cisneros, tetapi mengatakan bahwa dia tidak memiliki peran dalam kontrak yang diberikan kepadanya, AFP melaporkan.

Setelah 10 jam berdebat, pemungutan suara Kongres mengeluarkan hasil 32–78 dengan 15 abstain, menentang pemecatan Vizcarra dari jabatannya. Hasil itu jauh dari 87 suara yang dibutuhkan oleh oposisi untuk mendakwahkannya.

Sempat setuju menjalani proses pemakzulan, suara anggota Parlemen mendadak terpecah setelah muncul laporan upaya terselubung pimpinan oposisi, Manuel Merino.

Pria yang juga menjabat sebagai Pemimpin Kongres itu diduga menghubungi angkatan bersenjata Peru. Dia meminta dukungan dalam proses pemakzulan dan membentuk kabinetnya sendiri.

Informasi ini juga disebut membuat anggota parlemen menarik dukungan untuk secara resmi memakzulkan Vizcarra.

Baca juga: Atasi Virus Corona, Peru Berlakukan Peraturan Berbasis Gender

Pemakzulan super kilat

Tak lama berselang pada November 2020, partai oposisi kembali mengajukan sidang pemakzulan kepada mantan Duta Besar Peru untuk Kanada ini.

Dalam persidangan pemakzulan terpisah, Anggota Parlemen dari sembilan partai oposisi menuduh Vizcarra melakukan korupsi, dan kesalahan penanganan pandemi Covid-19 di negara tersebut.

Ia juga dituduh menerima suap dari perusahaan yang memenangkan setidaknya dua kontrak pekerjaan umum, satu untuk rumah sakit dan satu lagi untuk proyek irigasi. Itu terjadi selama masa jabatannya sebagai gubernur Departemen Moquegua.

Pada 9 November 2020, total 105 anggota Kongres memilih untuk mencopot Vizcarra dari jabatannya. Jumlah itu jauh melebihi 87 suara (dari 130) yang diperlukan untuk mendakwanya.

Vizcarra menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan salah. Tetapi dia menerima hasil pemungutan suara oleh Kongres dan berjanji untuk tidak mengambil tindakan hukum lainnya.

Masyarakat Peru merespons keras putusan Parlemen itu. Ribuan warga kemudian berkumpul untuk memprotes pemakzulan Vizcarra. Alhasil, Manuel Merino yang menggantikannya sebagai presiden keesokan harinya, mengundurkan diri pada 15 November.

Francisco Sagasti lalu diangkat sebagai Presiden Kongres pada 16 November. Dia otomatis menggantikan Merino sebagai Presiden Peru pada keesokan harinya, sesuai garis suksesi kepresidenan Peru. Pasalnya posisi Wakil Presiden dikosongkan oleh Vizcarra pada 2018 dan Mercedes Aráoz pada Mei 2020.

Baca juga: Presiden Peru Manuel Merino Mundur Setelah 5 Hari Menjabat

Merebut kekuasaan parlemen

Namun pada 27 November 2020,Vizcarra mengatakan akan berkampanye untuk mendapatkan kursi di Parlemen untuk Pemilihan Kongres Peru 2021.

Dia bergabung dengan partai We Are Peru, sebuah partai yang memilih untuk mencopotnya hanya beberapa minggu sebelumnya.

Kandidat presiden partai We Are Peru, Daniel Salaverry menyambut Vizcarra ke dalam partai. Jika terpilih menjadi anggota kongres, Vizcarra akan memperoleh kekebalan parlemen dari penyelidikan yang mengakibatkan pencopotannya dari kursi kepresidenan.

Tindakannya ini sontak memunculkan pertanyaan di publik atas motivasi pencalonannya di kongres. Tapi Vizcarra mengklaim tujuannya murni, memberantas sengkarut politik di Peru.

"Salah satu janji yang akan saya bawa dalam proses pemilihan ini, yang akan dipenuhi di Kongres jika terpilih, adalah mereformasi konsep kekebalan parlementer. Tidak mungkin Kongres Republik menggunakan kekebalan parlementer," mengutip laporan media Amerika Latin.

Dalam sebuah wawancara dengan radio RPP, dia menuduh Kongres mengganggu tatanan demokrasi dengan menggunakan "penafsiran konstitusi yang sewenang-wenang".

Baca juga: Polisi Peru Temukan Terowongan Ke Penjara, Diduga Dibuat Kartel El Chapo

Politisi yang berani

Perseteruan Vizcarra dengan Kongres bukan pertama kalinya terjadi. Wakil Presiden Peru yang juga merangkap sebagai Menteri Komunikasi dan Transportasi (2017-2018) ini, menyuarakan suara anti korupsi sejak awal pemerintahannya.

Hal ini tidak mengherankan mengingat pengangkatannya dilakukan setelah pendahulunya, President Kuczynski, membelit Peru dalam skandal korupsi besar. Vizcarra berjanji untuk memimpin perlawanan praktik korupsi di negara itu.

Beberapa orang Peru yang juga jengah pada kondisi negara saat itu, turun ke jalan untuk memprotes pemerintah dan menyerukan pencopotan semua politisi.

Dengan dukungan publik yang besar pada September 2018 setelah dia menyerukan referendum, ribuan orang Peru melakukan konvoi untuk mendukung proposalnya dan memprotes Kongres.

Ipsos melaporkan bahwa peringkat kepuasan masyarakat pada Vizcarra mencapai puncak pada Desember 2018, yaitu 66 persen. Keberaniannya membubarkan kongres, juga membuatnya mendapat pengakuan di tingkat internasional.

The Washington Post menggambarkannya sebagai "presiden populer yang tak terduga." Dia disebut telah menangani tugas monumental membasmi korupsi yang meluas di negara Amerika Selatan.

The Economist menulis “Dengan memperjuangkan perang melawan korupsi, Vizcarra telah mencapai prestasi langka sebagai Presiden Peru yang populer".

Vizcarra digambarkan sebagai seorang pelopor. Keyakinan politiknya banyak dipengaruhi oleh sang ayahnya, Cesar Vizcarra Vargas, yang merupakan anggota Aliansi Revolusi Populer Amerika (APRA).

Ayahnya juga pernah menjabat sebagai walikota Moquegua dan anggota Majelis Konstituante 1978.

Vizcarra mengatakan bahwa bimbingan sang ayah membuatnya prihatin tentang masalah-masalah sosial. Termasuk kemampuannya untuk mendengarkan dan melangkah demi langkah dalam mencapai sesuatu.

Vizcarra melihat dukungan dari para pendukungnya sebagai “pembangun jembatan,” yang mampu menengahi situasi yang rumit. Partai-partai sayap kiri memuji upaya anti korupsi Vizcarra, pembubaran kongresnya. Mereka berupaya untuk membuatnya kembali maju menjabat lewat pemilihan umum.