Hong Kong Tangkap Massal Anggota Parlemen dan Aktivis Pro-demokrasi Terkait Hukum Keamanan Nasional

HONG KONG, KOMPAS.com - Sekitar 50 anggota parlemen dan aktivis pro-demokrasi dilaporkan telah ditangkap di Hong Kong berdasarkan undang-undang keamanan nasional yang kontroversial, melansir pada Rabu (6/1/2021).

Halaman Facebook Partai Demokrat mengatakan penangkapan itu terkait dengan pemilihan pendahulu yang diselenggarakan secara independen tahun lalu, untuk memilih kandidat demokratis dalam pemilihan legislatif.

Pemimpin Partai Demokrat Hong Kong, Carrie Lam telah memperingatkan pada saat itu, bahwa akan ada upaya menjatuhkan kekuasaan secara ilegal.

Beijing memberlakukan hukum keamanan di bekas koloni Inggris itu pada Juni tahun lalu.

Gelombang penangkapan adalah tindakan keras terbesar terhadap oposisi pro-demokrasi Hong Kong di bawah undang-undang baru.

Baca juga: Dituduh Hina Bendera China, Remaja Hong Kong Pro-demokrasi Terancam Penjara

Diperkirakan penahanan termasuk pada tokoh-tokoh oposisi terkenal dari Partai Demokrat dan Partai Sipil seperti James To, Lam Cheuk Ting, dan Lester Shum.

Sebuah aliansi partai-partai oposisi menjalankan pemilihan pendahuluan yang terorganisir secara independen pada Juli. Ini dilakukan untuk menentukan kandidat mana yang akan memiliki peluang terbaik dalam pemilihan September untuk Dewan Legislatif, parlemen Hong Kong.

Pemilu September kemudian ditunda, dengan para pejabat mengutip kekhawatiran atas pandemi sebagai alasan penundaan.

Kelompok oposisi berharap dapat memenangkan lebih banyak kursi, sehingga akan memberi mereka cukup kekuatan untuk memblokir proposal pemerintah, dan meningkatkan tekanan untuk reformasi demokrasi.

Baca juga: Joshua Wong dan Dua Aktivis Pro-demokrasi Hong Kong Dipenjara

Apa hukum keamanan Hong Kong?

Undang-undang keamanan menghukum apa yang secara luas didefinisikan oleh China sebagai pemisahan diri, subversi, terorisme dan kolusi dengan pasukan asing. Hukumannya hingga seumur hidup di penjara.

Hukum ini telah banyak dikritik oleh kelompok hak asasi manusia dan negara-negara Barat karena secara efektif membatasi perbedaan pendapat.

Pemerintah China telah membela undang-undang tersebut. Beijing mengatakan hal itu akan membantu mengembalikan stabilitas ke wilayah tersebut, yang telah diguncang oleh protes pro-demokrasi, dan membuatnya lebih sejalan dengan China daratan.

Setelah undang-undang itu diberlakukan, sejumlah kelompok pro demokrasi bubar karena khawatir akan keselamatannya.

Baca juga: Aktivis Milenial Hong Kong Mengaku Bersalah dalam Aksi Protes 2019

Selama beberapa minggu dan bulan terakhir, beberapa kasus pengadilan tingkat tinggi berdasarkan undang-undang keamanan sedang berlangsung.

Taipan media Jimmy Lai didakwa menggunakan hukum ini. Begitu juga beberapa aktivis yang mencoba melarikan diri dari wilayah itu dengan perahu Agustus lalu.