Dianggap Tak Kredibel, AS dan UE Tolak Pemilihan Parlemen Venezuela

CARACAS, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE) dan lebih dari selusin negara Amerika Latin menyatakan penolakan atas hasil pemilihan parlemen di Venezuela yang memenangkan mayoritas sekutu Presiden Nicolas Maduro, Senin (07/12/20)

Memberitakan Reuters, diketahui hanya 31 persen dari 20 juta pemilih yang memenuhi syarat berpartisipasi dalam pemilihan pada Minggu (06/12/20).

Dewan Pemilihan mengatakan jumlah itu bahkan tidak sampai setengah dari tingkat partisipasi dalam pemilihan kongres sebelumnya pada 2015.

Oposisi telah memboikot pemungutan suara. Mereka menyebut proses demokrasi itu sebagai lelucon yang dibuat untuk mengkonsolidasikan kediktatoran.

Meski demikian, hasil pemungutan suara mengembalikan kongres ke kendali Maduro. Aliansi partai yang disebut Kutub Patriotik Hebat pendukung Maduro memenangkan 68,9 persen suara, menurut angka yang diterbitkan pada Senin (07/12/20).

Padahal ekonomi negara Amerika Latin itu tengah berada dalam kondisi yang sangat buruk. Akibat program sanksi AS yang agresif, dan eksodus migrasi massal.

Baca juga: [POPULER GLOBAL] Warga Venezuela Bertahan Hidup dengan Rp 18.000 Per Bulan | Menteri Pakistan Samakan Presiden Perancis dengan Nazi

"Amerika Serikat, bersama dengan banyak negara demokrasi lain di seluruh dunia, mengutuk sandiwara yang gagal memenuhi standar minimum kredibilitas (pemilihan umum) tersebut," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah pernyataan pada Senin (07/12/20).

Diplomat utama UE Josep Borrell, dalam pernyataan yang dikeluarkan atas nama 27 anggota UE mengatakan pemilihan itu gagal memenuhi standar minimum internasional.

"Kurangnya penghormatan terhadap pluralisme politik dan diskualifikasi serta penuntutan terhadap para pemimpin oposisi tidak memungkinkan UE untuk mengakui proses pemilu ini sebagai kredibel, inklusif atau transparan, dan hasilnya sebagai perwakilan dari keinginan rakyat Venezuela," kata Borrell seperti dilansir AFP.

UE mendesak pemerintah Venezuela untuk memulai proses transisi dengan solusi damai, inklusif dan berkelanjutan atas krisis politik yang terjadi. Yaitu dengan melakukan pemilihan presiden dan legislatif yang kredibel, inklusif dan transparan.

Hal itu disampaikan Borrell bertemu dengan para menteri luar negeri negara UE di Brussel pada Senin (08/12/20)

Pernyataan senada juga dilontarkan sekelompok negara Amerika Latin termasuk Brasil dan Kolombia yang mengeluarkan pernyataan bahwa pemungutan suara itu tidak memiliki legalitas dan legitimasi.

Baca juga: Iran Diperkirakan Kirim Minyak ke Venezuela Lagi, Bisa Lolos dari AS?

Awal tahun ini, Mahkamah Agung Venezuela memecat sejumlah politisi dari partai oposisi dari partai yang sama atas dugaan terkait dengan Maduro. Hal ini menjadi salah satu alasan utama oposisi menyebut pemungutan suara itu palsu.

Dewan pemilihan juga dibentuk namai tanpa partisipasi oposisi. Maduro menolak untuk mengizinkan adanya pengawas pemilihan yang signifikan.

Sekutu Maduro mengatakan kondisi pemilu sama dengan pemungutan suara parlemen 2015 yang dimenangkan oposisi, dan pemerintah tidak mengindahkan kritik asing.