Dianggap Tak Kredibel, AS dan UE Tolak Pemilihan Parlemen Venezuela

"Venezuela sudah memiliki Majelis Nasional yang baru," kata Maduro pada Senin pagi, dalam sambutan di televisi yang lebih senyap dibandingkan perayaan kemenangan yang sering dia lakukan. "Kemenangan yang luar biasa, tanpa keraguan."

Oposisi pada tahun 2015 memenangkan kendali Majelis Nasional dengan telak. Tetapi Mahkamah Agung yang pro-Maduro memblokir undang-undang paling dasar sekalipun.

Pada 2017, Maduro mengganti parlemen dengan membentuk badan paralel yang sangat kuat yang dikenal sebagai Majelis Konstituante Nasional.

Legislator oposisi tetap menggunakan platform tersebut untuk mengecam Maduro di seluruh dunia atas pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan salah urus ekonomi, dan terus-menerus mengkritisi kebobrokan di pihak Partai Sosialis.

Baca juga: Brasil Vs Venezuela, Roberto Firmino Bawa Selecao Menang

Pemimpin oposisi Juan Guaido tahun lalu juga menggunakan perannya sebagai ketua Majelis Nasional untuk mengajukan klaim sebagai presiden sah Venezuela, atas dasar pemilihan ulang Maduro 2018 yang dicurangi. Ia mendapatkan pengakuan lebih dari 50 negara termasuk Amerika Serikat.

Pompeo mengatakan pada hari Senin bahwa Washington "akan terus mengakui Presiden Sementara Guaido dan Majelis Nasional yang sah."

Penguasaan kembali atas kongres akan memberikan Maduro beberapa alat yang berguna untuk memulai kembali perekonomian.

Kondisi ini dapat memberi pemerintahnya lebih banyak legitimasi untuk menawarkan kesepakatan industri minyak, kepada perusahaan yang bersedia mengambil risiko sanksi AS. Mengingat besarnya cadangan minyak negara OPEC ini.

Tetapi bahkan sekutu tradisional seperti Rusia dan China, yang biasanya paling mungkin menentang sanksi AS, telah menunjukkan minat yang minim pada industri minyak disana.

Kurangnya minat dua sekutu Venezuela itu disebabkan kebobrokan pemerintahan selama bertahun-tahun, dan emigrasi para profesionalnya yang paling berbakat.

Pihak oposisi meminta simpatisan untuk berpartisipasi dalam konsultasi 12 Desember. Jajak pendapat akan digelar untuk menanyakan apakah masyarakat menolak hasil tersebut dan menginginkan perubahan pemerintahan.

Baca juga: Pilpres AS: Warga Venezuela Dukung Trump Menang demi Gulingkan Penguasa