Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Mayoritas Parlemen, Anwar Ibrahim: Pemerintahan Muhyiddin Telah Jatuh

Kompas.com - 23/09/2020, 12:13 WIB
Ericssen,
Miranti Kencana Wirawan

Tim Redaksi

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com – Guncangan politik kembali menerjang Malaysia. Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim menyatakan dengan tegas dia telah mengamankan mayoritas kursi parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.

“Pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah jatuh” tegas Anwar berbicara pada konferensi pers di Hotel Le Meridien, Kuala Lumpur, Rabu siang (23/9/2020).

Mayoritas besar Anwar

Anwar melanjutkan pemerintahan barunya memiliki mayoritas yang besar, bukan mayoritas kecil beberapa kursi parlemen.

“Kita memerlukan pemerintahan yang kuat dan stabil untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang sedang melanda negara ini.” sebut Anwar.

Presiden Partai Keadilan Rakyat itu menolak lebih jauh mengatakan berapakah kursi parlemen yang telah dipegangnya. Dia hanya mengatakan telah memiliki dua pertiga dukungan di parlemen yaitu minimal 148 kursi.

Baca juga: Gulingkan Muhyiddin, Anwar Ibrahim akan Jadi Perdana Menteri Baru Malaysia?

Diperlukan minimal 112 kursi untuk membentuk pemerintahan di Malaysia. Koalisi berkuasa Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin memiliki mayoritas sangat tipis 113 kursi. Oposisi total berjumlah 109 kursi.

Anwar mengatakan dia telah berkomunikasi dengan Yang Dipertuan Agong Sultan Abdullah melalui telepon.

Pertemuan dengan Sultan Abdullah untuk menerima mandat pemerintahan sudah dijadwalkan namun ditunda hingga Raja Malaysia itu meninggalkan Institut Jantung Nasional, di mana dia sedang dirawat karena gangguan kesehatan.

Politisi berusia 73 tahun itu tidak merinci lebih jauh partai manakah yang akan menjadi bagian dari pemerintahan barunya.

Anwar saat ini memimpin koalisi Pakatan Harapan yang terdiri dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinannya, Partai Aksi Demokratik (DAP) dan Partai Amanah dengan total 91 kursi.

Baca juga: Anwar Ibrahim Gagal Batalkan Upaya Gugatan Menentang Pengampunan dari Raja Malaysia

Tidak diketahui apakah Partai Pejuang pimpinan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad, Partai Warisan yang berkuasa di negara bagian Sabah pimpinan Menteri Besar Shafie Apdal, dan Aliansi Demokratik Bersatu Malaysia (MUDA) pimpinan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Syed Saddiq akan ikut bergabung.

Anwar mengutarakan lebih jauh banyak parlementarian dari Perikatan Nasional yang menjumpainya mengungkapkan ketidakgembiraan mereka terhadap pemerintahan Muhyiddin.

Parlementarian inilah yang memutuskan mengganti haluan politik mereka memberikan mayoritas yang diperlukan suami Wan Azizah itu.

Disebutkan mereka-mereka ini adalah anggota dari Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Baca juga: Mantan Menpora Malaysia Syed Saddiq Daftarkan Partai Muda yang Didirikannya

Penantian 22 tahun Anwar segera berakhir?

Perkembangan politik ini sangat mengejutkan karena tidak ada tanda-tanda pemerintahan Muhyiddin akan jatuh. Ditambah lagi konsentrasi publik sedang terfokus pada pemilihan umum di negara bagian Sabah, Sabtu pekan ini (26/9/2020).

Perikatan Nasional berkuasa sejak 1 Maret 2020 setelah kolapsnya pemerintahan Pakatan Harapan pimpinan Mahathir yang berkuasa sejak kemenangan mengejutkan pada pemilihan umum May 2018.

7 bulan pemerintahan Perikatan Nasional ditandai dengan meruncingnya konflik internal antara partai pendukung terutama partai berbasis dukungan suku Melayu seperti UMNO, Bersatu pimpinan Muhyiddin, dan Partai Islam se-Malaysia.

Ketegangan terlihat jelas pada alotnya pembagian kursi pada pemilihan Sabah di mana tidak ada partai yang mau mengalah.

Bagi Anwar, jika benar dia disumpah menjadi Perdana Menteri baru, ini akan mengakhiri 22 tahun penantiannya menjadi orang nomor satu di negeri “Jiran”. Anggota parlemen dari dapil Port Dickson itu dipecat sebagai Menteri Keuangan dan Deputi Perdana Menteri oleh Mahathir pada September 1998.

Baca juga: Mahathir: Muhyiddin, Perdana Menteri yang Lemah dan Tak Berdaya

Anwar harus meringkuk di penjara sebanyak dua kali karena tuduhan korupsi dan sodomi. Dia memperoleh kembali hak politiknya setelah menerima grasi dari Yang Dipertuan Agong, beberapa hari setelah kemenangan Pakatan.

Pakar politik Malaysia, Profesor James Chin dari Universitas Tasmania, Australia ketika dihubungi Kompas.com, Rabu siang, memilih untuk menunggu dan menyimak keberlanjutan proses ini.

Chin menyebut jika benar, ini adalah gempa bumi politik dan akan menjadi comeback terbesar dalam sejarah politik Malaysia.

Chin meminta publik untuk menunggu pidato Muhyiddin yang akan berbicara siang ini pukul 14.30 waktu setempat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com