Kim Jong Un Rapatkan Partai Buruh untuk Bahas Persoalan Ekonomi dan Militer

PYONGYANG, KOMPAS.com - Media pemerintah mengatakan politbiro Partai Buruh Korea Utara akan berkumpul untuk rapat pleno ke-6 di tengah sanksi dan kerusakan akibat banjir.

Korea Utara berencana untuk mengadakan pertemuan penting politbiro Partai Buruh yang berkuasa pada Rabu (19/8/2020) untuk membahas masalah ekonomi dan militer di tengah sanksi internasional dan kerusakan banjir baru-baru ini, menurut media pemerintah yang dilansir dari Al Jazeera pada Selasa (18/8/2020).

Pengumuman pertemuan itu datang ketika negara yang terisolasi itu berjuang untuk mengatasi kerusakan banjir setelah berminggu-minggu hujan deras di Semenanjung Korea.

Baca juga: Tangkis Rudal Korea Utara, Jepang Akan Bikin Sistem Pertahanan Baru

Namun, belum ada informasi rinci mengenai pembahasan pertemuan tesebut.

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un telah menolak bantuan dari pihak asing pada minggu lalu, meskipun berdasarkan media pemerintah, dilaporkan bahwa banjir telah menghancurkan 39.296 hektar tanaman dan merusak lebih dari 16.000 rumah.

Namun, media pemerintah setempat tidak menyebutkan korban tewas atau cedera.

Baca juga: Cegah Adanya Pembelot, Korea Utara Terapkan Aturan Berlapis

"Situasi, di mana penyebaran virus ganas di seluruh dunia menjadi lebih buruk, mengharuskan kami untuk tidak mengizinkan bantuan dari luar untuk kerusakan banjir, tetapi menutup perbatasan lebih ketat dan melakukan pekerjaan anti-epidemi yang ketat," kata Kim, menurut laporan KCNA pada Kamis (13/8/2020).

Korea Utara sempat menyatakan dalam negerinya bebas virus corona, status yang secara luas diragukan oleh pihak luar.

Namun pada akhir Juli, Kim memerintahkan lockdown total untuk kota yang berbatasan dengan Kaesong, setelah pihak berwenang melaporkan menemukan seseorang dengan gejala Covid-19.

Baca juga: Korea Utara Dituduh Kembangkan Nuklir Mini untuk Rudalnya

Korea Utara kemudian mengatakan hasil tes orang tersebut tidak meyakinkan dan Kim mencabut lockdown kota itu pekan lalu.

Terlepas dari penolakan Kim atas bantuan apa pun, kementerian unifikasi Korea Selatan, yang menangani urusan antar-Korea, mengatakan Seoul tetap bersedia memberikan bantuan kemanusiaan ke Korea Utara.

Pyongyang dalam beberapa bulan terakhir telah memutuskan hampir semua kerja sama dengan Seoul, di tengah kebuntuan dalam negosiasi nuklir yang lebih besar antara Amerika Serikat dan Korea Utara, yang tersendat karena ketidaksepakatan dalam pertukaran bantuan sanksi dan langkah-langkah pelucutan senjata.

Baca juga: Palang Merah Internasional Latih 43.000 Relawan untuk Bantu Warga di Korea Utara

Korea Utara pada Juni meledakkan kantor penghubung antar-Korea di Kaesong, setelah berbulan-bulan frustrasi atas keengganan Seoul untuk menentang sanksi yang dipimpin AS untuk program senjata nuklirnya dan memulai kembali proyek ekonomi bersama yang akan membantu ekonomi Korea Utara yang rusak.

Tahun lalu, Kim berjanji untuk membuat "terobosan frontal" dalam kampanye negaranya untuk membangun ekonomi mandiri dalam menghadapi pengetatan sanksi asing yang bertujuan untuk mengekang program nuklir dan misil dalam negerinya.

Namun, para ahli mengatakan krisis Covid-19 kemungkinan menggagalkan beberapa tujuan ekonomi utama Kim, ketika negara itu melakukan lockdown yang menutup perbatasan dengan China.

Padahal, China merupakan sekutu utama Korea Utara dan garis kehidupan sektor ekonominya. Sehingga, ketika perbatasan kedua negara ditutup, maka Korea Utara menanggung potensi terhambatnya kemampuan untuk memobilisasi tenaga kerja.

Baca juga: Terlibat Prostitusi, 4 Pejabat Korea Utara Dieksekusi Kim Jong Un