Aptisi: Kita Sulit Sekali Bertemu Nadiem Makarim

KOMPAS.com - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) mengaku sulit sekali bertemu dengan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim.

Padahal, Aptisi ingin menyampaikan beberapa aspirasi ke Nadiem Makarim.

Baca juga: 10 Problematika Fundamental yang Ada di RUU Sisdiknas

"Menteri Nadiem sulit kali ketemu sama kita (Aptisi). Ya kita tahu lah Menteri kita sulit sekali untuk berbicara dengan baik-baik," ucap Ketua Umum Aptisi Prof. Budi Djatmiko di YouTube resmi Aptisi Pusat, Selasa (20/9/2022).

Maka dari itu, dia mempersilahkan Ketua Yayasan PTS, Dosen, dan para mahasiswa untuk turun sebanyak-banyak ke Jakarta pada tanggal 27-29 September 2022.

"Kita ingin berdialog dengan Presiden Jokowi dan Menteri Nadiem Makarim. Kita memberi aspirasi, tidak dosa dan tidak bermasalah. Jangan ikuti organisasi yang tidak membela kepentingan saudara-saudara kalian," jelas dia.

Rencananya, nanti demo akan dilakukan di beberapa titik, yakni Istana Negara, Kemendikbud Ristek, dan DPR.

Dia menyebut, Aptisi sudah 4 kali ingin melakukan demo, karena ada hal yang benar-benar harus dikritisi terhadap pemerintah.

Aptisi menginginkan hal ini kepada pemerintah

Prof. Budi meminta pemerintah agar memasukkan roh Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).

Baca juga: 12 Jurusan Kuliah Tersulit, Calon Mahasiswa Tertarik Daftar?

"Seharusnya roh dari UU Guru dan Dosen dimasukkan dalam RUU Sisdiknas," ucapnya.

RUU Sisdiknas itu, bilang dia, akan mengancam pendidikan bergama serta sertifikasi guru dan dosen.

Aptisi pun meminta pemerintah agar membubarkan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) perguruan tinggi yang berorientasi bisnis semata.

"Kami (Aptisi) minta agar dijadikan tidak wajib dan bisa memperpanjang izin," terang dia.

Tak lupa, Aptisi meminta agar Kemendikbud Ristek membubarkan komite uji kompetensi yang tidak sesuai UU dan kembalikan ke perguruan tinggi.

"Audit kinerja penggabungan PTS yang bertahun-tahun tidak selesai dan perizinan prodi yang lambat dan itu merugikan PTS. Itu merugikan sekali," tegas dia.

Aptisi juga menginginkan untuk menaikkan KIP Kuliah untuk PTS yang saat ini masih kecil. Karena, selama ini KIP Kuliah tidak transparan dalam pembagiannya.

Baca juga: Kasus Santri Tewas, Ada Kesalahpahaman antara Ponpes Gontor dan Keluarga

"Kami juga mendesak agar ujian mandiri PTN dihapuskan, karena merupakan celah korupsi rektor PTN, melemahkan kualitas PTN, dan merugikan PTS," tukas dia.