Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Alfian Bahri
Guru Bahasa Indonesia

Aktivis Pendidikan, Penulis Lintas Media, dan Konten Kreator Pendidikan

Stop Pesta Kurikulum

Kompas.com - 05/05/2024, 10:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DUNIA konten saat ini telah mengalami perubahan revolusioner. Para pegiat kreatif visual, atau yang biasa disebut kreator konten, tidak lagi hanya berasal dari latar belakang tertentu.

Mereka telah merambah ke berbagai profesi, dari tukang cilok hingga pengemudi online. Bahkan, jajaran struktural pemerintah di bidang pendidikan turut meramaikan eksistensi maya ini.

Di antaranya ada Iwan Syahril, Direktur Jenderal Paud, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Pauddikdasmen), Anindito Aditomo, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Nunuk Suryani, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), sampai Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek).

Bahkan guru sekarang memiliki identitas ganda menjadi Guru Konten Kreator (GKK).

Seiring dengan keikutsertaan mereka dalam dunia media digital, muncul persoalan-persoalan yang perlu diperhatikan secara kritis.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan pejabat pemerintah dalam aktivitas konten digital.

Meskipun tidak salah bagi mereka untuk turut serta, perlu dijawab pertanyaan mendasar: apakah mereka hadir sebagai kreator konten, pengguna biasa, atau sebagai pejabat publik?

Kekaburan dalam menjawab pertanyaan ini dapat membawa konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti pembentukan opini massa secara sepihak melalui interaksi media sosial yang dipengaruhi oleh algoritma dan upaya menjadikan media sosial sebagai alat pengaturan kesan.

Pada titik terakhirnya, pola dan cara seperti itu hanya akan membuat dikotomi baru dan afirmasi semu.

Bagian paling berbahaya, media sosial akan menjadi ajang branding program dan pencapaian kerja. Itu buruk sebagai proses demokrasi yang menuntut adanya (check and balance).

Ditambah lagi, orientasi pemimpin atau pejabat publik adalah seluruh rakyat, bukan sebagian golongan, terlebih lagi komunitas dan pengikut.

Media pengaturan kesan

Beberapa waktu lalu, Mas Menteri Nadiem Makarim menggungah video berupa potongan-potongan testimoni dari anggota DPR. Testimoni tersebut mengarah pada apresiasi terhadap program merdeka belajar, MBKM, dan lainnya.

Kalau kita cermati lebih dalam, model unggahan dan narasi dalam video tersebut penuh dengan pengondisian kesan.

Mas Menteri berusaha memframing dan membuat narasi seperti ada “keberhasilan” dan “dukungan” atas programnya. Sementara di kolom komentar terdapat banyak keluhan dan keresahan dari masyarakat, terutama guru.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, respons manakah yang sebenarnya mencerminkan fakta lapangan? Di dalam framing unggahan atau di dalam framing komentar?

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com