Menilik Jumlah Kasus dan Nominal Korupsi Parpol Peserta Pemilu 2024

KOMPAS.com - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan berlangsung pada 14 Februari mendatang.

Sebanyak 24 partai politik (parpol) akan bertarung memperebutkan suara pada pesta demokrasi lima tahunan itu.

Jumlah itu terdiri dari 18 parpol nasional dan enam parpol lokal Provinsi Aceh.

Dari puluhan parpol tersebut, terdapat sejumlah parpol yang kader atau anggotanya pernah terjerat kasus korupsi.

Lantas, berapa jumlah kasus dan nominal korupsi parpol peserta Pemilu 2024?

Baca juga: Daftar Partai Politik di Indonesia untuk Pemilu 2024

Kasus korupsi parpol peserta Pemilu 2024

Sebuah laman bernama bijakmemilih.id menyajikan profil dan rekam jejak parpol peserta Pemilu 2024, termasuk kasus korupsi yang menjerat kader atau anggotanya.

Periode kasus korupsi yang dicatat mulai 2011 hingga 2023.

Bijak Memilih sendiri merupakan sebuah gerakan independen yang diinisiasi oleh Think Policy dan What Is Up Indonesia (WIUI).

Parpol yang disebutkan dalam laman tersebut merupakan parpol nasional. 

Sementara parpol yang baru akan mengikuti pemilu pertama kali pada 2024 belum ada catatannya.

Baca juga: Cara Cek Rekam Jejak Partai dalam Pemilu 2024, Klik Bijakmemilih.id

Dikutip dari laman Bijak Memilih, berikut rincian parpol peserta Pemilu 2024 beserta kasus korupsi yang pernah menjerat kader atau anggotanya sesuai nomor urut:

• (Nomor urut 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 18
    • Total nominal: Rp 35,8 miliar
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: -
    • Total nominal: -
• (Nomor urut 2) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 23
    • Total nominal: Rp 62,3 miliar.
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: -
    • Total nominal: -
• (Nomor urut 3) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 66
    • Total nominal: Rp 311 miliar
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: 2
    • Total nominal: Rp 39,8 miliar
• (Nomor urut 4) Partai Golongan Karya (Golkar)
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 64
    • Total nominal: Rp 280 miliar
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: 9
    • Total nominal: Rp 3,27 triliun
• (Nomor urut 5) Partai Nasional Demokrat (NasDem)
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 18
    • Total nominal: Rp 224 miliar
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: 2
    • Total nominal: Rp 49,9 miliar
• (Nomor urut 6) Partai Buruh
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: -
    • Total suap dan gratifikasi: -
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: -
    • Total nominal: -
• (Nomor urut 7) Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: -
    • Total nominal: -
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: -
    • Total nominal: -
• (Nomor urut 8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 17
    • Total nominal: Rp 97 miliar
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: 1
    • Total nominal: Rp 2,8 miliar
• (Nomor urut 9) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: -
    • Total nominal: -
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: -
    • Total nominal: -

Baca juga: Jangan Keliru, Ini Nomor Urut Partai Pemilu 2024 Termasuk Partai Lokal

• (Nomor urut 10) Partai Hati Nurani Sejahtera (Hanura)
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 13
    • Total nominal: Rp 1,70 miliar
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: 1
    • Total nominal: Rp 2,3 triliun
• (Nomor urut 11) Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: -
    • Total nominal: -
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: -
    • Total nominal: -
• (Nomor urut 12) Partai Amanat Nasional (PAN)
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 28
    • Total nominal: Rp 195 miliar
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: 1
    • Total nominal: Rp 2,18 miliar
• (Nomor urut 13) Partai Bulan Bintang (PBB)
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 3
    • Total nominal: Rp 1,17 miliar
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: -
    • Total nominal: -
• (Nomor urut 14) Partai Demokrat
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 48
    • Total nominal: Rp 119 miliar
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: 9
    • Total nominal: Rp1,12 triliun
• (Nomor urut 15) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: -
    • Total nominal: -
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: -
    • Total nominal: -
• (Nomor urut 16) Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 1
    • Total nominal: Rp 98 juta
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: -
    • Total nominal: -
• (Nomor urut 17) Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  • Jumlah kasus suap dan gratifikasi: 19
    • Total nominal: Rp 21,8 miliar
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: 1
    • Total nominal: Rp 99,9 miliar
• (Nomor urut 24) Partai Ummat
  • Jumlah suap dan gratifikasi: -
    • Total nominal: -
  • Jumlah kasus kerugian keuangan negara: -
    • Total nominal: -

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Lahirnya Partai Komunis Indonesia