Ini Respons China Usai Jepang Buang Limbah Nuklir ke Samudera Pasifik

KOMPAS.com - Jepang mulai membuang air limbah olahan dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi ke Samudera Pasifik pada Kamis (24/8/2023).

Dilansir dari Live Science, Kamis (24/8/2023), pembuangan limbah olahan PLTN ini menjadi yang pertama dari empat pembuangan yang direncanakan sebelum Maret 2024.

Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Operator pabrik Tokyo Electric Power Company (Tepco) yang mengatakan bahwa mereka telah mengaktifkan pompa air laut pada pukul 13.00 waktu setempat, Kamis (24/8/2023).

Para ahli memperkirakan diperlukan waktu 17 hari untuk menyelesaikan pelepasan dan membuang sekitar 275.500 kaki kubik (7.800 meter kubik) air ke laut.

Baca juga: PLTN Chernobyl dan Tragedi Nuklir Terburuk Sepanjang Sejarah

Telah disetujui oleh IAEA

Sementara itu, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), pengawas atom Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menyetujui pelepasan pembuangan air limbah olahan nuklir tersebut.

Mereka menyatakan bahwa pelepasan tersebut memenuhi standar keselamatan internasional. 

Pelepasan tersebut merupakan langkah penting dalam penghentian pembangkit listrik Fukushima Daiichi usai hancur akibat tsunami pada 2011.

“Pembuangan air olahan ke laut secara terkendali dan bertahap, seperti yang saat ini direncanakan dan dinilai oleh Tepco, akan memiliki dampak radiologi yang dapat diabaikan terhadap manusia dan lingkungan,” kata Rafael Mariano Grossi, direktur jenderal IAEA.

Sekitar 1,48 juta ton (1,34 juta metrik ton) air atau setara dengan 540 kolam renang Olimpiade digunakan untuk mendinginkan reaktor yang merembes melalui tanah dan disimpan dalam 1.000 kontainer baja di PLTN Fukushima yang terletak di pinggir pantai.

Lokasi tersebut sekarang mendekati kapasitas penuh, kata operator PLTN dikutip dari AFP.

Sementara itu pada 2021, Jepang sudah mengumumkan bahwa mereka akan membuang jutaan ton air limbah nuklir ke laut melalui pipa yang membentang 0,6 mil (1 kilometer) dari pantai.

Air diolah dengan sistem penyaringan khusus yang menghilangkan semua unsur radioaktif kecuali tritium, isotop hidrogen yang sangat sulit dihilangkan.

Hal tersebut lantaran tritium membutuhkan waktu sekitar 12,33 tahun untuk terurai dan ketika terurai, tritium akan berubah menjadi helium.

Fasilitas tenaga nuklir secara teratur melepaskan tritium ke saluran air di seluruh dunia, kata Tony Hooker, seorang profesor di Universitas Adelaide di Australia yang berspesialisasi dalam proteksi radiasi.

“Selama beberapa dekade [tidak ada] tidak ada bukti dampak buruk terhadap lingkungan atau kesehatan,” katanya.

Pihak Tepco mengatakan mereka telah mengencerkan air limbah untuk mengurangi tingkat radioaktivitas yang tersisa hingga 1.500 becquerel per liter, yang jauh di bawah standar keamanan nasional Jepang sebesar 60.000 becquerel.

"Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membatasi radioaktivitas untuk air minum hingga 10.000 becquerel per liter," kata Hooker.

Baca juga: Polemik Jepang Buang Limbah Nuklir ke Laut, Diklaim Aman, Ditentang Sejumlah Pihak

China larang semua makanan laut Jepang

Setelah adanya usaha Jepang membuang limbah PLTN Fukushima ke Samudera Pasifik, China segera mengumumkan larangan menyeluruh terhadap semua produk akuatik dari Jepang.

"China sangat khawatir terhadap risiko kontaminasi radioaktif yang dibawa oleh makanan dan produk pertanian Jepang," kata biro bea cukai dalam sebuah pernyataan dikutip dari Reuters, Jumat (25/8/2023).

Meskipun pembuangan limbah nuklir tersebut sudah mendapatkan lampu hijau dari pengawas nuklir PBB, namun China kembali menegaskan penolakannya terhadap rencana tersebut dan mengatakan pemerintah Jepang belum membuktikan bahwa air yang dibuang aman.

“Pihak Jepang tidak boleh menyebabkan kerugian sekunder terhadap masyarakat lokal dan bahkan masyarakat dunia karena kepentingan egoisnya sendiri,” kata Kementerian Luar Negeri China. 

Jepang sebaliknya mengkritik China karena menyebarkan klaim yang tidak berdasar secara ilmiah.

Mereka menyatakan bahwa pelepasan air tersebut aman, dan mencatat bahwa IAEA juga telah menyimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkannya terhadap manusia dan lingkungan "dapat diabaikan".

Ekspor produk laut Jepang ke China

Perdana Menteri Fumio Kishida mengungkapkan bahwa Jepang telah meminta agar China segera mencabut larangan impor produk akuatik dan mengupayakan diskusi mengenai dampak pelepasan air berdasarkan ilmu pengetahuan.

Jepang mengekspor produk akuatik senilai sekitar 600 juta dollar AS (sekitar Rp 9,2 triliun) ke China pada 2022 dan menjadikannya pasar terbesar bagi ekspor Jepang, dan Hong Kong berada di urutan kedua.

Penjualan ke China dan Hong Kong menyumbang 42 persen dari seluruh ekspor perairan Jepang pada 2022, menurut data pemerintah.

Bea Cukai China tidak memberikan rincian mengenai produk akuatik tertentu yang terkena dampak larangan tersebut dan tidak segera menanggapi permintaan komentar.