Sudah Telanjur Beli dan Pakai Kosmetik Berbahan Karsinogen? Ini Rekomendasi BPOM

KOMPAS.com - Sebanyak 16 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan ditemukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Selasa (4/10/2022).

Bahan berbahaya yang dimaksud yakni pewarna Merah K3 dan Merah K10.

Dua bahan berbahaya tersebut merupakan bahan yang berisiko menyebabkan kanker (bersifat karsinogenik).

Adapun salah satu produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya itu adalah merek Madame Gie.

Dari temuan itu, seorang warganet menanyakan, apa yang harus dilakukan jika seseorang sudah telanjur beli atau memakai produk bersifat karsinogen tersebut.

"Duh semakin banyak aja kasus ekonomi di bidang kosmetik, gimana tu kondisi orang yang sudah terlanjur makek (pakai)?" tulis Laila Putri dalam kolom komentar di artikel Kompas.com, Minggu (16/10/2022).

Daftar 16 kosmetik yang mengandung bahan karsinogen ada di link ini.

Lalu, bagaimana penjelasan BPOM mengenai hal ini?

Baca juga: Daftar Kosmetik dan Obat Tradisional yang Ditarik BPOM

Rekomendasi BPOM

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM RI, Reri Indriani mengatakan, masyarakat yang sudah telanjur memakai atau menggunakan produk berbahan berbahaya tersebut disarankan untuk tidak melanjutkan pemakaian.

"Sebaiknya tidak dilanjutkan pemakaian," ujar Reri kepada Kompas.com, Minggu (16/10/2022).

Ia juga menyarankan untuk membuang produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Jika sudah telanjur dipakai, konsultasikan ke dokter kulit atau ke klinik kecantikan apabila ada keluhan pasca pemakaian," imbuhnya.

Baca juga: BPOM Temukan 16 Produk Kosmetik Berbahan Karsinogen, Ini Perinciannya

Bagi penjual produk

Selain itu, bagi mereka yang menjual produk yang termasuk 16 produk kosmetika berbahan karsinogen itu untuk segera menarik produk dari peredaran.

"BPOM memerintahkan produsen yang memproduksi dan mengimpor kosmetika mengandung bahan dilarang/berbahaya ke wilayah Indonesia agar melakukan penarikan produk dari peredaran untuk dimusnahkan," tegas Reri.

Apabila ditemukan indikasi pidana, maka akan dilakukan proses pro-justitia oleh Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) BPOM.