Bagaimana Menyikapi "Multidimensionalitas" Krisis

Kolaborasi antar sektor dan aktor-lah yang terus perlu dikedepankan dalam menyikapi multidimensionalitas krisis. Siapapun yang memiliki kapasitas relavan dan mumpuni, dalam hal penanganan krisis pangan dan lingkungan khususnya, perlu senantiasa diberi ruang luas untuk berkontribusi.

Tak hanya pemerintah dan akademisi, masyarakat biasa, mulai dari pedagang UMKM hingga konglomerat, pedande, pendeta, hingga kiai, perlu ambil peran. Swasta, BUMN juga. Bahkan militer, polisi, dan para purnawirawannya pun perlu diberi kesempatan untuk berkontribusi.

Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) misalnya. Organisasi purnawirawan pimpinan Doni Monardo ini giat mengupayakan kerja sama antar sektor untuk tujuan-tujuan berkelanjutan dan kelestarian alam.

Dalam catatan pada 1 Agustus 2022, Egy Massadiah, kolega Doni, menyatakan bahwa PPAD berkolaborasi dengan MIND ID, perusahaan induk beberapa BUMN pertambangan, menginisiasi program pembibitan satu juta pohon sukun di daerah-daerah yang membutuhkan, sekitar Juli lalu. Rencananya, satu juta bibit ini diharapkan tuntas penanamannya dalam waktu setahun, atau sekitar Juli 2023.

Dalam catatan itu, disebutkan bahwa buah sukun bisa menjadi salah satu komoditas unggulan Tanah Air. Sukun bukan hanya dapat menjadi sumber pangan lokal yang penting dan berkelanjutan, tetapi juga vegetasi yang sifatnya menjaga sumber-sumber air jika musim kering.

Upaya tersebut dikolaborasikan dengan entitas dari sektor lain, seperti Kodam XVI/Pattimura dan Universitas Pattimura. Juga, diajak berkolaborasi adalah berbagai media baik nasional maupun lokal untuk mengampanyekan upaya-upaya serupa yang mengarah pada ketahanan pangan sekaligus mitigasi bencana dan krisis.

Doni sendiri dikenal sebagai ‘Jenderal Sungai’ lewat rekam jejaknya menjaga kelestarian alam, khususnya upayanya membersihkan Sungai Citarum lewat program Citarum Harum semasa dia menjabat Pangdam Siliwangi (Mongabay, 29/3/2021).

Di sisi ekonomi, penguatan ekonomi UMKM, contohnya, tentu tak harus menunggu gerak kementerian terkait. PPAD yang notabene bukan organisasi bidang lingkungan, dapat menginisasi upaya melestarikan alam.

Karena itu, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, pun bisa mengambil peran, misalnya melaksanakan pelatihan kewirausahaan dan penyaluran modal untuk UMKM.

Lalu, masih dalam hal penanganan krisis, peran akademisi tentu sangat diperlukan. Mereka menjadi ujung tombak riset dan advis untuk kebijakan berbasis bukti. Namun, lagi-lagi, para akademisi perlu mau lebih aktif membangun komunikasi dengan pihak-pihak lain misalnya TNI/POLRI dan aktor-aktor lain seperti PPAD, NU dan Muhammadiyah.

Kita ketahui, institusi-institusi tersebut umumnya punya jejaring organisasi hingga pada level paling bawah, di desa-desa dan kampung-kampung. Pelibatan mereka menjadi krusial sebab, dalam kerangka tertentu, implementasi kebijakan penanganan krisis memerlukan jejaring dan komando tersebut yang memungkinkan jangkauannya sampai level akar rumput.

Upaya-upaya di atas merefleksikan bahwa penanganan krisis pada akhirnya perlu dan dapat diupayakan lewat kerja sama yang erat antar berbagai pihak. Bagi yang punya inisiatif, segera ambil inisiasi. Sementara yang lain ikut membantu melaksanakan dan menyempurnakannya.

Kemauan untuk berkolaborasi ini perlu terus digemakan ke berbagai sektor. Kerjasama antar-aktor adalah keniscayaan, sebab krisis yang dihadapi selalu multidimensi.