Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hasanuddin Wahid
Sekjen PKB

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anggota Komisi X DPR-RI.

Kebijakan Ekspor Batu Bara: Nasionalisme Ekonomi Vs Target Energi Nol Bersih

Kompas.com - 18/01/2022, 08:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Meskipun pembiayaan EBT meningkat, bank-bank lokal masih menyalurkan kredit mereka ke proyek batu bara.

Antara 2018 dan 2020, keempat bank ini telah menyalurkan pinjaman dan penjaminan emisi senilai total Rp 166 triliun (USD 8,8 miliar) untuk proyek-proyek batu bara.

Secara keseluruhan, kesiapan sektor ketenagalistrikan Indonesia untuk beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan akan meningkat tahun 2022 ini, meskipun beberapa aspek masih membutuhkan penyempurnaan besar.

Aspek seperti kemauan politik dan iklim investasi EBT mendapat peringkat rendah.

Hal ini terutama disebabkan untuk NDC yang kurang ambisius dan beberapa peraturan tidak mendukung lainnya serta hambatan masuk pasar yang tinggi bagi investor yang tertarik untuk berinvestasi di pasar terbarukan Indonesia.

Sementara itu, aspek tekno-ekonomi dan sosial telah mengalami beberapa peningkatan dengan PLN memasukkan lebih banyak energi terbarukan ke dalam RUPTL 2021-2030 dan transisi energi mendapatkan lebih banyak dukungan dari masyarakat.

Prospek periode 2022 -2024

Target untuk mencapai energi nol bersih baru terjadi pada tahun 2060 dan penghapusan CFPP secara bertahap pada tahun 2040-an.

Jaraknya masih sangat jauh di depan. Bagaimana untuk jangka waktu pendek 2022-2024?

Dibandingkan dengan iklim aksi dan transisi energi pada tahun 2021, tampaknya tahun 2022 (juga 2023-2-24) menjanjikan prospek yang lebih baik untuk transisi energi di Indonesia.

Pasalnya, karena pemerintah menetapkan komitmen baru yang lebih kuat. Kebijakan utama seperti target emisi net-zero, moratorium PLTU, dan implementasi harga karbon memberikan dampak positif nada untuk transisi energi di tahun-tahun mendatang.

Dalam pelaksanaan RUPTL 2021 yang baru dirilis, ada harapan besar PLN mulai melelang energi terbarukan proyek tahun depan.

Selain PLN, pemerintah daerah, perusahaan publik dan swasta, serta individu akan terus berpartisipasi dalam energi transisi melalui beberapa upaya seperti menetapkan target nol bersih, meningkatkan dana publik untuk energi terbarukan, dan memasang PV surya atap pada bangunan.

PV surya atap diproyeksikan mencapai sekitar 500 MW tahun depan. Selain itu, diharapkan juga akan ada proyek transisi energi yang digulirkan di berbagai lokasi menjadi tuan rumah pertemuan G20 tahun depan.

Proyek-proyek ini termasuk, misalnya, instalasi energi terbarukan dan penyebaran kendaraan listrik.

Di sektor transportasi, lebih banyak adopsi kendaraan roda dua listrik diharapkan dari layanan ride-hailing saat mereka mulai berdiri kemitraan dengan dan berinvestasi di produsen kendaraan roda dua listrik.

Dari inisiatif ini saja, setidaknya akan ada tambahan 25.000 sepeda motor listrik di jalan tahun depan.

Untuk menyukseskan 2022 -2024, pemerintah memang perlu memperbaiki iklim investasi melalui perbaikan kerangka kebijakan dan peraturan.

Regulasi seperti UU EBT dan PP tentang Tarif EBT dan PP tentang penghentian PLTU diharapkan segera diterbitkan untuk mengirim sinyal kuat ke pasar bahwa Indonesia berkomitmen penuh untuk transisi energi.

Implementasi penetapan harga karbon dan proyek percontohan PLTU pensiun dini tahun depan akan menjadi titik kritis baru bagi agenda transisi energi Indonesia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Misteri Mayat Dalam Toren di Tangsel, Warga Mengaku Dengar Keributan

Misteri Mayat Dalam Toren di Tangsel, Warga Mengaku Dengar Keributan

Tren
China Blokir “Influencer” yang Hobi Pamer Harta, Tekan Materialisme di Kalangan Remaja

China Blokir “Influencer” yang Hobi Pamer Harta, Tekan Materialisme di Kalangan Remaja

Tren
Poin-poin Draft Revisi UU Polri yang Disorot, Tambah Masa Jabatan dan Wewenang

Poin-poin Draft Revisi UU Polri yang Disorot, Tambah Masa Jabatan dan Wewenang

Tren
Simulasi Hitungan Gaji Rp 2,5 Juta setelah Dipotong Iuran Wajib Termasuk Tapera

Simulasi Hitungan Gaji Rp 2,5 Juta setelah Dipotong Iuran Wajib Termasuk Tapera

Tren
Nilai Tes Online Tahap 2 Rekrutmen Bersama BUMN 2024 di Atas Standar Belum Tentu Lolos, Apa Pertimbangan Lainnya?

Nilai Tes Online Tahap 2 Rekrutmen Bersama BUMN 2024 di Atas Standar Belum Tentu Lolos, Apa Pertimbangan Lainnya?

Tren
Mulai 1 Juni, Dana Pembatalan Tiket KA Dikembalikan Maksimal 7 Hari

Mulai 1 Juni, Dana Pembatalan Tiket KA Dikembalikan Maksimal 7 Hari

Tren
Resmi, Tarik Tunai BCA Lewat EDC di Retail Akan Dikenakan Biaya Rp 4.000

Resmi, Tarik Tunai BCA Lewat EDC di Retail Akan Dikenakan Biaya Rp 4.000

Tren
Orang Terkaya Asia Kembali Gelar Pesta Prewedding Anaknya, Kini di Atas Kapal Pesiar Mewah

Orang Terkaya Asia Kembali Gelar Pesta Prewedding Anaknya, Kini di Atas Kapal Pesiar Mewah

Tren
Ngaku Khilaf Terima Uang Rp 40 M dari Proyek BTS 4G, Achsanul Qosasi: Baru Kali Ini

Ngaku Khilaf Terima Uang Rp 40 M dari Proyek BTS 4G, Achsanul Qosasi: Baru Kali Ini

Tren
Poin-poin Revisi UU TNI yang Tuai Sorotan

Poin-poin Revisi UU TNI yang Tuai Sorotan

Tren
Tak Lagi Menjadi Sebuah Planet, Berikut 6 Fakta Menarik tentang Pluto

Tak Lagi Menjadi Sebuah Planet, Berikut 6 Fakta Menarik tentang Pluto

Tren
Daftar 146 Negara yang Mengakui Palestina dari Masa ke Masa

Daftar 146 Negara yang Mengakui Palestina dari Masa ke Masa

Tren
Apa Itu Tapera, Manfaat, Besaran Potongan, dan Bisakah Dicairkan?

Apa Itu Tapera, Manfaat, Besaran Potongan, dan Bisakah Dicairkan?

Tren
Cara Memadankan NIK dan NPWP, Terakhir Juni 2024

Cara Memadankan NIK dan NPWP, Terakhir Juni 2024

Tren
Rekan Kerja Sebut Penangkapan Pegi Salah Sasaran, Ini Alasannya

Rekan Kerja Sebut Penangkapan Pegi Salah Sasaran, Ini Alasannya

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com