Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mau Pakai APBN, Apa Dampaknya?

Membahayakan APBN

Menurutnya, beban utang yang meningkat tentu akan membahayakan APBN dalam jangka panjang, terlebih 2022 target defisit anggaran masih berada pada level 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Sehingga, pemerintah juga harus menanggung pembayaran bunga utang Rp 405 triliun.

Ia mempertanyakan apakah proyek kereta cepat ini sudah diperhitungkan dalam APBN 2022 atau belum.

"DPR diminta melakukan evaluasi dulu sebelum menyetujui masuknya investasi pemerintah ke kereta cepat. Bongkar dulu penyebab anggaran kereta cepat membengkak kenapa?" saran Bhima.

Kemudian, ia juga menyarankan untuk dilakukan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau membentuk Panitia Khusus (Pansus).

"Jangan asal suntik proyek yang sebenarnya manfaat ekonomi nya kecil dan akan jadi beban jangka panjang bagi fiskal negara," kata dia.

Baca juga: Video Viral Toilet di Kereta Tanpa Tadah, Air dan Kotoran Langsung Turun ke Rel, Apakah di Indonesia?

Indonesia sentris hanya ilusi

Lebih lanjut Bhima mengatakan, adanya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menunjukkan janji pembangunan Indonesia sentris hanyalah ilusi.

Menurutnya, gap atau jarak ekonomi antara Jawa dan luar Jawa masih lebar, salah satunya karena ketimpangan pembangunan infrastruktur.

Ia menjabarkan, kontribusi Jawa dalam PDB sebesar 57,8 persen pada kuartal ke-II 2021, Maluku dan Papua hanya berkontribusi 2,4 persen, dan Kalimantan 8,2 persen.

"Ketimpangan ini tidak akan selesai kalau Jawa yang jadi fokus pembangunan," ucap Bhima.

Baca juga: KAI Luncurkan KA Airlangga Rute Surabaya Pasar Turi-Pasar Senen, Berapa Harga Tiketnya?

Terlebih lagi konteks Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dibangun saat akses jalan tol Cipularang sudah memadai untuk angkutan maupun mobil pribadi.

Padahal, menurut Bhima, daerah lain di luar Jawa, masalah jembatan saja sebagian masih ada yang masuk kategori rusak dan rusak berat.

"Ini sangat tidak adil, terlebih pembangunan kereta cepat berorientasi bukan angkutan logistik tapi angkutan massal atau penumpang," kata dia.

"Masalahnya kan ada di biaya logistik yang mahal, ini malah dibangun high-speed rail untuk penumpang kelompok menengah-atas. Jelas tidak nyambung," lanjut Bhima.

Baca juga: Viral, Video Masinis Dilempar Batu hingga Terluka saat Berdinas, Begini Ceritanya