Jika ingin mengubah metode verifikasinya, Ruby menyarankan kepada pemerintah untuk membuat metode verifikasi yang lebih aman.
Caranya dengan meminta data yang hanya diketahui oleh peminta.
"Salah satu contohnya, menggunakan verifikasi menggunakan OTP ke nomor HP peminta yang sesuai dengan data di database penerima vaksin," kata Ruby.
Mengubah metode verifikasi menjadi lebih aman ini adalah hal yang urgen, menurut Ruby.
"Kenapa? Karena setelah kasus ini viral, tidak hanya data pejabat publik, data masyarakat umum yang pernah bocor NIK nya di kasus-kasus kebocoran sebelumnya (BPJS, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain), tidak menutup kemungkinan masyarakat bisa menjadi korban seperti pak Jokowi," pungkas dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.