Soal Kebiri Kimia, Ini Catatan ICJR

Tidak hanya anggaran  yang semakin minim, Erasmus juga mengatakan, hingga saat ini negara belum memiliki pengaturan yang komprehensif terkait hak perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Berdasarkan tinjauan ICJR, undang-undang yang mengatur hal ini masih tersebar di 5 UU yang berbeda, yakni UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU TPPO, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak dan UU SPPA.

"Perlu adanya satu UU baru yang dapat merangkum dan secara komprehansif menjangkau semua aspek perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual," kata Erasmus.

Catatan-catatan ini membuat ICJR mendesak pemerintah untuk mencukupkan kebijakan yang bersifat populis yang tidak menjadikan korban sebagai fokus perhatian

Erasmus menyebutkan, akan lebih baik jika pemerintah segera membahas sejumlah wacana seperti RUU Perlindungan dan Pemulihan Korban atau RUU Penghapusan Kekerasan seksual.

Baca juga: Selain Kebiri Kimia, Predator Seksual Anak Terancam Dibuka Identitasnya ke Publik 

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Hukuman Kebiri Kimia