Data IDI hingga 26 September 2020: 123 Dokter Meninggal Dunia karena Covid-19

KOMPAS.com - Infeksi virus corona menyerang semua kalangan, termasuk para dokter dan tenaga medis lainnya.

Data Ikatan Dokter Indonesia (IDI), hingga 26 September 2020, 123 orang dokter yang bertugas di berbagai rumah sakit di Indonesia meninggal dunia karena Covid-19.

Jumlah ini berdasarkan survey yang dilakukan oleh Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hingga Sabtu (26/9/2020) pukul 14.00 WIB.

Dari 123 dokter yang meninggal, diketahui 65 merupakan dokter umum, 56 dokter spesialis, dan 2 dokter residen.

Di antara mereka juga terdapat 8 orang guru besar.

Baca juga: PSBB Ketat Akan Diperpanjang, Sudah Efektifkah di Jakarta? Ini Kata IDI

Mengacu pada data yang diberikan Anggota Bidang Kesekretariatan, Protokoler, dan Public Relations Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Halik Malik, kepada Kompas.com, Senin (28/9/2020), berikut ini rinciannya:

• Dokter umum: 65 orang
• Interna: 8 orang
• Bedah: 7 orang
• Obgyn: 5 orang
• Pediatri: 5 orang
• THT-KL: 4 orang
• Psikiatri: 4 orang
• Anestesi: 3 orang
• Orthopedi: 3 orang
• Paru: 3 orang
• Neurologi: 3 orang
• Radiologi: 3 orang
• Bedah saraf: 2 orang
• Jantung dan pembuluh darah: 1 orang
• Farmakologi klinis: 1 orang
• Kedokteran fisik: 1 orang
• Urologi: 1 orang
• Kedokteran okupasi: 1 orang
• Mata: 1 orang
• Residen interna: 1 orang
• Residen pediatri: 1 orang

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan sebaran lokasi terjadinya kasus kematian dokter, terbanyak ada di Jawa Timur dengan 30 kasus.

Urutan kedua adalah Sumatera Utara dengan 21 kasus, disusul DKI Jakarta 16 kasus.

Selain itu kasus kematian dokter juga terjadi di Jawa Barat 11 kasus, Jawa Tengah 9 kasus, Sulawesi Selatan 6 kasus, Bali 5 kasus, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan 4 kasus, Aceh dan Kalimantan Timur 2 kasus, Kepulauan Riau, DIY, Riau, dan NTB 2 kasus, sisanya 1 kasus masing-masing di Sulawesi Utara, Banten, dan Papua Barat.

Baca juga: IDI Sayangkan Unsur Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat Komisi II DPR tentang Pilkada