Menyoal Eksistensi Lembaga Dana Sawit

Korporasi-korporasi besar memiliki kedekatan dengan penguasa politik. Privilege diperoleh karena orang-orang yang berada di BPDP-KS dan pemerintah beranggapan bahwa hanya korporasi besar yang memberikan sumbangan besar ke negara berupa pajak, royalty atau penguatan lain. Sementara petani tidak. Itulah sebabnya, kebijakan selalu diarahkan untuk menyelamatkan korporasi sawit.

Kebijakan baru pemerintahan Jokowi jelas hanya menguntungkan pengusaha kakap. Alasannya, tak setetespun biodiesel sawit yang dikelola perusahaan negara datang dari buah sawit petani.

Supply bahan baku justru dari kebun- kebun sawit perusahaan industri biodiesel itu sendiri yang telah mengontrol hulu-hilir. Di tangan korporasi-korporasi ini, pengolah turunan minyak sawit tak lagi memperhatikan nasib petani sawit.

Sikap tegas

Petani Butuh Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas atas perjalanan BPDPKS. Ketegasan itu dapat dilakukan dengan mereformulasi ulang BPDP-KS menjadi sebuah badan sawit Indonesia yang independent dari intervensi elit, kementerian dan konglomerat.

Selanjutnya, Presiden perlu meminta BPK untuk melakukan audit BPDP-KS karena menggunakan uang Negara.

Secara bersamaan, Presiden perlu meminta KPK melakukan pemeriksaan untuk dugaan korupsi di tubuh BPDP-KS. Ini penting karena satu sen keuangan negara harus bisa dipertanggung jawabkan kepada publik.

Jangan sampai niat baik Presiden untuk menyejahterakan petani kelapa sawit ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan hitam para pencoleng dana sawit.