Menyangkut Nyawa Siswa, KPAI Minta Pemerintah Perhatikan Kesiapan Pembukaan Sekolah

Kompas.com - 29/08/2020, 13:47 WIB
Hagar Kegiye (12 tahun) mengerjakan tugas sekolah di kios layanan internet, Kota Jayapura, Papua, Minggu (9/8/2020). Siswi kelas VI SD Inpres Bhayangkara, Jayapura Utara mengaku tidak memiliki kuota internet di telepon selulernya, sehingga mengharuskan dirinya menyewa layanan internet pada salah satu kios di Bhayangkara, Jayapura Utara. ANTARA FOTO/INDRAYADI THHagar Kegiye (12 tahun) mengerjakan tugas sekolah di kios layanan internet, Kota Jayapura, Papua, Minggu (9/8/2020). Siswi kelas VI SD Inpres Bhayangkara, Jayapura Utara mengaku tidak memiliki kuota internet di telepon selulernya, sehingga mengharuskan dirinya menyewa layanan internet pada salah satu kios di Bhayangkara, Jayapura Utara.

KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperhatikan kesiapan pembukaan kembali sekolah.

Sebab KPAI menilai masalah minimnya infrastruktur sekolah dapat mengancam nyawa anak-anak dan guru saat dibukanya kembali sekolah.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyebut, hal itu sama pentingnya dengan wacana pemberian kuota internet oleh Kemendikbud.

Pihaknya mengingatkan Kemendikbud dan Kementerian Agama bahwa masalah di sektor pendidikan di masa pandemi saat ini yang sangat darurat.

"Mulai dari memperbaiki pembelajaran jarak jauh ( PJJ) fase dua, sampai pada penyiapan pembelajaran tatap muka dengan pemenuhan infrastruktur dan protokol atau SOP adaptasi kebiasaan baru di sekolah," kata Retno kepada Kompas.com, Sabtu (29/8/2020).

"Penyiapan ini sangat krusial karena menyangkut keselamatan jutaan siswa, guru dan warga sekolah lainnya," lanjut dia.

Baca juga: Ramai soal Polemik Pembukaan Sekolah dan Pembelajaran Jarak Jauh, Bagaimana Sebaiknya?

Sekolah tata muka

Selain itu, data yang disampaikan Direktur SMP Kemdikbud menunjukkan bahwa sudah 3.347 sekolah yang saat ini menggelar tatap muka dan ada ribuan sekolah lainnya yang memaksa ingin buka sekolah.

Kondisi tersebut menurutnya tanpa pernah dipastikan kesiapan infrastruktur dan protokol kesehatannya baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan Gugus Tugas Covid-19 pusat dan daerah.

Retno menyebut, penyiapan infrastruktur adaptasi budaya baru di satuan pendidikan memerlukan dana yang tidak sedikit. 

Penyiapan itu tidak bisa mengandalkan dana BOS, hal itu dikarenakan pastinya sangat tidak mencukupi.

Halaman:

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X