Mengenal Apa Itu Influencer yang Jasanya Disebut Disewa Pemerintah hingga Rp 90,45 Miliar

KOMPAS.com - Penggunaan jasa influencer oleh pemerintah dikabarkan menyedot dana yang tidak sedikit.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), pemerintah telah menghabiskan Rp 90,45 miliar untuk aktivitas digital yang melibatkan jasa influencer.

Angka tersebut didapatkan dari hasil penelusuran pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sejumlah kementerian dan lembaga pada periode 2014-2018.

Pengadaan untuk aktivitas yang melibatkan influencer tersebut baru muncul pada 2017 dan terus berkembang hingga 2020 dengan total paket pengadaan sebanyak 40 paket.

Terdapat 34 kementerian, 5 lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), serta dua institusi penegak hukum yakni Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung yang ditelusuri.

Baca juga: Saat Akun di Media Sosial Kena Bajak, Apa yang Harus Dilakukan?

Lantas apa itu influencer dan apa bedanya dengan buzzer?

Pengamat media sosial Enda Nasution menjelaskan, influencer adalah orang atau akun media sosial yang memiliki nama dan latar belakang jelas yang bertujuan menyebarkan informasi atau mendukung sesuatu isu atau orang.

"Jadi kalau misalnya akun tersebut memiliki nama dan real orangnya, contohnya selebritis atau profesi lainnya yang punya follower besar dan punya sikap atau preferensi untuk mendukung sesuatu atau tidak mendukung sesuatu maka bisa disebut dengan influencer," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/8/2020).

"Dalam kategori influencer, mereka memiliki nama asli dan latar belakang yang jelas, misalnya orang-orang partai, politisi, orang bisnis, atau pengamat-pengamat politik, kita tidak bisa menyebut mereka sebagai buzzer, mereka adalah influencer yang punya preferensi dukung mendukung sesuatu isu atau orang," jelas Enda.

Baca juga: Ramai di Media Sosial, Kapan dan Bagaimana Melihat Hasil Pengumuman Ujian Mandiri Undip?

Bedanya dengan buzzer

Sementara itu, berbeda halnya dengan yang namanya buzzer.

Buzzer , imbuhnya merupakan akun-akun di media sosial yang tidak mempunyai reputasi untuk dipertaruhkan.

"Buzzer lebih ke kelompok orang yang tidak jelas siapa identitasnya, lalu kemudian biasanya memiliki motif ideologis atau motif ekonomi di belakangnya, dan kemudian menyebarkan informasi," kata Enda.

"Kan tidak ada konsekuensi hukum juga menurut saya, ketika ada orang yang mau mem-bully atau menyerang atau dianggap melanggar hukum, dia tinggal tutup aja akunnya atau menghapus akunnya atau dibiarkan saja hingga tidak aktif lagi," lanjut dia.

Baca juga: Mengenal Apa Itu Microneedling yang Tengah Viral di Media Sosial...

Ia menambahkan, buzzer ini tidak perlu ketahuan siapa orangnya, bahkan di media sosial sering ditemukan tidak ada orangnya.

Hanya akun dengan follower yang banyak, tetapi misalnya yang secara kontinyu mengunggah beberapa hal.