Serikat Guru Beri 4 Saran untuk Mendikbud Nadiem Makarim

Tak hanya itu, jumlah guru honorer yang mencapai hampir separuh dari total jumlah guru nasional sebanyak 3,1 juta orang.

Untuk itu, FSGI menyarankan adanya format pelatihan yang berbobot. Ukuran kulaitas pelatihan bukan dari lama atau singkatnya, tetapi lebih kepada konten dan pengelolaan pelatihan guru tersebut yang efektif, praktis, dan berisi.

Kemudian pelatihan juga harus bermakna dan sesuai dengan kebutuhan guru danbukannya pemerintah.

"Sebab kebutuhan guru-guru itu berbeda, mengingat sebaran guru yang luas, karakteristik geografis yang berbeda, ditambah jenjang sekolah yang bertingkat pula," tulis FSGI.

Lalu pelatihan juga harus berdampak terhadap proses dan hasil pembelajaran siswa. Pelatihan tersebut harus bisa mengubah cara pandang guru, kualitas pembelajaran, serta metode pembelajaran.

Selanjutnya, pelatihan guru harus berkelanjutan dan ada kontinuitas atau bahkan malah berjenjang.

Adapun saran terakhir adalah adanya evaluasi setelah pelatihan agar pemerintah khususnya pemda memiliki data perkembangan para guru.

Lulusan SMK

Satriwan mengatakan, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan pemasok angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Padahal jumlah SMK swasta di Indonesia sekitar 10.500, sedangkan SMK negeri berjumlah sekitar 3.500 sekolah.

Meski SMK swasta memiliki jumlah lebih banyak dibanding SMK negeri. Meski begitu, lulusan SMK negeri lebih banyak dibanding SMK swasta.

"SMK kekurangan guru mata pelajaran produktif; Kurikulum SMK tidak relevan (tidak link and match) dengan kebutuhan dunia industri," tutur Satriwan.

Baca juga: Respons Debat Capres, FSGI Sebut Penanaman Pancasila di Sekolah Sudah Dilakukan

Penyebab lain adalah pendirian SMK swasta minim pengawasan serta minim ketersediaan calon guru mata pelajaran produktif di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan).

Untuk itu, FSGI menyarankan Mendikbud untuk membenahi kurikulum SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri dengan mempertimbangkan karakteristik SMK dan konteks daerah tempat SMK berdiri.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan insentif lebih kepada guru mata pelajaran produktif agar tertarik menjadi guru di sekolah vokasi.

"Kemdikbud bisa menginstruksikan LPTK (di bawah Kemdikbud) untuk membuat semacam kontrak agar lulusannya mengajar matpel produktif di SMK sehingga lulusan LPTK berminat menjadi guru matpel produktif," tulis FSGI.

LPTK juga bisa membuka prodi-prodi industri kreatif yang dibutuhkan oleh dunia industri. Tak hanya itu, pemerintah bisa menggandeng dunia industri untuk mendesain kurikulum SMK yang berbasis pada karaktristik serta fokus penjurusan di sekolah tersebut.