Link Live Streaming Sidang Perdana Menkominfo Nonaktif Johnny G Plate

KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif Johnny G Plate dijadwalkan akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (27/6/2023).

Plate tak sendiri, Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto juga akan menjalani sidang di tempat yang sama.

Diberitakan Kompas.com, ketiganya adalah terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020-2022.

Ketiga terdakwa akan mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Sidang pertama, di ruang Prof Muhammad Hatta Ali, pukul 10.00 WIB," demikian agenda sidang yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat.

Link live streaming sidang Johnny G Plate

Bagi Anda yang ingin menyaksikan jalannya sidang Menkominfo nonaktif Johnny G Plate, link live streaming tersedia di bawah ini:

Proyek pengadaan BTS 4G

Diberitakan Kompas.com (23/5/2023), Plt Menkominfo Mahfud MD mengungkapkan, proyek pengadaan BTS 4G sebenarnya sudah berjalan sejak 2006.

Namun, masalah baru muncul pada 2020 ketika Kemkominfo mencairkan dana lebih dari Rp 10 triliun untuk proyek tersebut.

"Baru muncul masalah sejak anggaran tahun 2020, yaitu ketika proyek senilai Rp 28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar Rp 10 koma sekian triliun pada tahun 2020-2021," kata Mahfud, Senin (22/5/2023).

Saat dimintai pertanggungjawaban atas dana itu, ternyata tidak ada pembangunan BTS yang sudah dianggarkan.

Dikorupsi 80 persen

Pada Maret 2022, ditemukan fakta bahwa hanya ada 958 menara yang berdiri, jauh dari yang ditargetkan, yakni 4.200 menara.

Dengan hitung-hitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara itu mencapai sekitar Rp 2,1 triliun.

Artinya, sekitar Rp 8 triliun atau 80 persen anggaran disalahgunkan.

"Kita ingat peristiwa ini ada dana yang digulirkan proyek senilai Rp 10 triliun sekian, kerugian negaranya Rp 8 triliun sekian," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana (Jampidsus) Kejagung Kuntadi, Rabu (17/5/2023).