Sosok Murad Ismail, Gubernur Maluku yang Dicopot dari Ketua DPD PDI-P karena Sikap Tak Terpuji

KOMPAS.com - Gubernur Maluku, Murad Ismail, dicopot dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDI-P) Maluku.

Pencopotan ini disebut berawal dari klarifikasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P mengenai kabar istri Murad Ismail yang berpindah partai.

Diberitakan Kompas.com, Selasa (9/5/2023), Gubernur Maluku tersebut lantas menunjukkan sikap tidak terpuji kepada Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat dan Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.

"Tiba-tiba Pak Murad menunjukkan sikap emosional," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Sadarestuwati dalam keterangan yang diterima, Selasa.

Sadarestuwati menyatakan, sikap Murad tersebut jauh dari karakter seorang pemimpin yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan.

Lantas, bagaimana sosok Gubernur Maluku Murad Ismail yang disebut jauh dari karakter seorang pemimpin dalam menghadapi masalah?

Profil Murad Ismail

Dilansir dari Kompas.id, Murad Ismail alias Irjen Polisi (Purn) Drs Murad Ismail merupakan purnawirawan Polri yang menjabat sebagai Gubernur Maluku periode 2019-2024.

Sebelum menjadi orang nomor satu di Maluku, Murad beberapa kali menduduki jabatan penting di Korps Bhayangkara.

Dia pernah mengemban amanat sebagai Wakapolda Maluku sejak 2013. Berselang enam bulan kemudian, dia ditunjuk sebagai Kapolda Maluku menggantikan Brigjen Pol Muktiono.

Karier Murad di kepolisian kian melejit kala dirinya dipercaya menjadi Komandan Korps Brimob Polri pada 2015.

Namun, pada 2018, pria kelahiran Ambon, Maluku pada 11 September 1961 ini memilih pensiun dini dari kepolisian dan terjun ke dunia politik.

Dikutip dari Kompas.com (9/9/2021), Murad Ismail memasuki dunia politik dengan maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Maluku 2018.

Bergabung dengan PDI-P, Murad menggandeng Barnabas Orno yang masih satu partai sebagai wakilnya.

Pasangan ini pun didukung oleh beberapa partai politik, seperti PDI-P, Nasdem, Gerindra, PKB, PPP, PAN, dan PKPI.

Murad dan Orno berhasil mengalahkan petahana Gubernur Maluku Said Assegaf yang berpasangan dengan Andreas Rentanubun.

Dia kemudian resmi menjabat sebagai Gubernur Maluku setelah pelantikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 24 April 2019.

Riwayat jabatan Murad Ismail

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1985 ini tercatat menduduki jabatan strategis selama berkarier di kepolisian.

Dilansir dari laman Provinsi Maluku, berikut sepak terjang Murad Ismail selama ini:

• Danton KIE 5153 Polda Sulawesi Tengah Tahun 1985
• Kasubden Hartib Polda Sulteng Tahun 1988
• Kasubag Binops Reserse Polda Sulteng Tahun 1989
• Kasat Sabhara Polda Sulteng Tahun 1992
• Danki Brimob 5154 Polda Maluku Tahun 1994
• Kasat Brimob Polda Sumatera Utara Tahun 2006
• Kasat Brimob Polda Metro Jaya Tahun 2008
• Wakapolda Maluku Tahun 2013
• Kapolda Maluku Tahun 2013
• Komandan Korps Brimob Polri Tahun 2015.

Gubernur Maluku ini juga beberapa kali mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun kursus untuk menunjang kariernya.

Adapun sejumlah diklat yang pernah diikuti, antara lain:

• PA Daspa Brimob Polri Tahun 1985
• PA Das Reserse Polri Tahun 1988
• Asesmen Patti Polri Tahun 2015.

Berkat jasa dan dedikasinya, suami dari Widya Pratiwi tersebut tercatat mendapatkan sederet tanda jasa dan penghargaan, termasuk:

Dicopot dari Ketua DPD imbas istri pindah partai

Adapun kini, Murad Ismail telah resmi dicopot dari Ketua DPD partai pengusungnya setelah menunjukkan sikap tak terpuji.

Ketua DPP PDI-P Bidang Perempuan, Sri Rahayu pun menyayangkan sikap Murad Ismail yang dinilai mengedepankan kepentingan keluarga daripada kepentingan rakyat.

Dalam hal ini, PDI-P menyoroti sikap Murad yang mengedepankan kepentingan istrinya yang dikabarkan pindah ke PAN.

"PDI Perjuangan memiliki aturan partai bahwa suami isteri tidak boleh berbeda partai, namun ternyata Pak Murad malah menunjukkan sikap emosional di hadapan Pak Djarot Syaiful Hidayat yang dikenal sebagai sosok yang santun, sosok pendengar, dan selalu mencari solusi dengan cara musyawarah," ujar Sri.

Melihat sikap Murad yang emosional, DPP PDI-P lantas melaporkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Megawati kemudian memberikan arahan tegas agar seluruh kader PDI-P wajib menjaga disiplin dan aturan partai. Salah satunya, di mana suami istri tidak boleh berbeda partai.

"Atas dasar hal tersebut, maka partai mengambil keputusan membebastugaskan Saudara," tandas Sri.