Kronologi Perjanjian Linggarjati

Perundingan kemudian berlanjut pada 16-17 Maret 1946 dan menghasilkan dokumen kesepahaman untuk memasuki negosiasi tahap selanjutnya.

Dokumen itu dikenal sebagai Konsep Batavia atau Formula Jakarta.

Pada 30 Maret 1946, Sutan Sjahrir sebagai wakil Indonesia dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir, Hubertus van Mook, menandatangani kesepakatan pendahuluan.

Setelah menggelar beberapa pertemuan awal, perundingan berlanjut ke dalam sebuah forum yang digelar di Hoge Veluwe, Belanda, pada 4-24 April 1946.

Forum itu digelar untuk membahas status negara, kemerdekaan, dan wilayah Indonesia.

Belanda mengusulkan Indonesia menjadi bagian dalam negara persemakmuran mereka.

Namun, usulan itu langsung ditolak oleh Indonesia yang menginginkan kedaulatan penuh.

Pada akhir Agustus 1946, Inggris mengirimkan wakilnya, Lord Killearn, untuk menengahi perundingan Indonesia dan Belanda.

Pada 7 Oktober 1946, negosiasi antara Indonesia dan Belanda dilanjutkan di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta.

Kemudian, pada 14 Oktober 1946, kedua belah pihak menyepakati untuk mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang status kemerdekaan Indonesia, yakni lewat rencana perundingan Linggarjati. 

Selain membuka jalan ke perundingan Linggarjati, negosiasi pada 14 Oktober 1946 itu juga menghasilkan kesepakatan gencatan senjata.

Digelarnya Perjanjian Linggarjati

Sebagai tindak lanjut dari negosiasi sebelumnya, digelarlah sebuah perundingan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, yang dimulai pada 11 November 1946.

Dalam perundingan itu, Indonesia diwakili Sutan Syahrir sebagai ketua dengan didampingi AK Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Mohammad Roem.

Sementara itu, wakil Belanda di Perjanjian Linggarjati adalah Wim Schermerhorn sebagai ketua dengan ditemani Max van Poll, Hubertus van Mook, dan F de Boer.

Hadir juga Lord Killearn yang mewakili Inggris sebagai penanggung jawab atau mediator perundingan.

Baca juga: Biografi Hein Ter Poorten, Wakil belanda di Perjanjian Kalijati