Peran PBB dalam Menyelesaikan Konflik Indonesia-Belanda Halaman 2

Kompas.com - 13/08/2023, 09:00 WIB

Verelladevanka Adryamarthanino ,

Tri Indriawati

Tim Redaksi

Verelladevanka Adryamarthanino

Penulis

Tri Indriawati

Editor

Lihat Foto

Para pemimpin dunia dari G7 dan negara-negara undangan (baris atas kiri-kanan) Mathias Cormann, Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Kanselir Jerman Olaf Scholz , Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional Fatih Birol, (baris bawah Kiri-Kanan) Presiden Bank Dunia David Malpass, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Kepulauan Cook Mark Brown, Yoon Suk Yeol Korea Selatan, Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Komoro Azali Assoumani, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula de Silva, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia Ngozi Okonjo-Iweala berpose untuk foto keluarga para pemimpin G7 dan negara-negara yang diundang dalam KTT Pemimpin G7 di Hiroshima pada 20 Mei 2023. (Jacques WITT POOL/AFP)

Sumber Kompas.com

Dalam upaya mengatasi masalah ini, PBB membentuk United Nations Commisions for Indonesia (UNCI) pada 28 Januari 1948 untuk menghentikan sengketa antara Indonesia-Belanda.

UNCI yang dipimpin oleh Merle Cochran dari AS berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke perjanjian Roem-Royen.

Akan tetapi, upaya UNCI tetap tidak menyelesaikan masalah yang terjadi antara Indonesia dan Belanda.

Mengakui kedaulatan Indonesia

Awal mula pengakuan kedaulatan oleh PBB terhadap Indonesia terjadi ketika pemerintah RI mengutus Wakil Tetap RI pertama di PBB, Lambertus Nicodemus Palar.

Duta Besar Palar berusaha untuk mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia saat konflik Indonesia-Belanda masih terjadi pada 1947.

Pada akhirnya, setelah melalui perundingan panjang, pengakuan kedaulatan Indonesia oleh PBB disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 86, yang ditetapkan pada 26 September 1950.

Lalu, Indonesia resmi menjadi negara anggota PBB pada 28 September 1950.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.