Sejarah Perkembangan Hukum Adat di Indonesia

Pada pertengahan abad ke-19, situasi kembali berubah di mana peran hukum adat mulai terpinggirkan dan mengalami eliminasi besar-besaran, seiring dengan adanya kodifikasi atau pembukuan hukum ke dalam suatu kitab yang disusun pemerintah kolonial secara sistematis.

Hukum adat tidak masuk dalam kodifikasi, tetapi ada peraturan yang menjadi dasar berlakunya hukum adat bagi golongan pribumi dan Timur Asing.

Baca juga: Siapa Snouck Hurgronje?

Menjelang abad ke-20, sempat ada wacana untuk melakukan suatu unifikasi hukum atau kodifikasi hukum adat oleh menteri jajahan, tetapi banyak ditentang.

Ketika penguasaan atas Indonesia beralih ke tangan Jepang, hukum perundangan yang dibuat oleh kolonial Belanda digantikan dengan hukum militer.

Hukum adat tidak mendapat perhatian sama sekali dari pemerintah Jepang.

Sejarah hukum adat setelah kemerdekaan

Momen menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada Agustus 1945 segera dimanfaatkan oleh para pejuang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Konstitusi negara, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa, "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Baca juga: Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Ketentuan itu berarti bahwa badan-badan atau lembaga yang berlaku pada zaman penjajahan tetap dijalankan, termasuk peraturan yang berkaitan dengan pemberlakuan hukum adat.

Kemudian, pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS), diakui bahwa seluruh putusan peradilan di Indonesia harus memuat hukum adat.

Setelah KRIS digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) pada 1950, pasal terkait hukum adat masih dipertahankan.

Dalam perkembangannya, mulai terjadi pelemahan kekuasaan yang dimiliki peradilan adat.

Meski secara legal formal negara belum membentuk undang-undang khusus terkait hukum adat dan peradilan adat, hukum adat tetap berjalan dengan berbagai dinamika yang melingkupinya.

Setelah amandemen kedua yang dilaksanakan pada tahun 2000, dasar pengakuan hukum adat dalam konstitusi negara Indonesia terdapat dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), yang berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Referensi:

• Roman, Mujibur, dkk. (2022). Hukum Adat. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
• Siombo, Marhaeni Ria dan Henny Wiludjeng. (2020). Hukum Adat dalam Perkembangannya. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.