Apa Perbedaan antara Pengakuan De Facto dan De Jure?

Pengakuan de jure kemerdekaan Indonesia

Secara de jure, Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah UUD 1945 disahkan, presiden dan wakil presiden dipilih, serta dilantiknya lembaga legislatif (KNIP).

Mesir baru mengakui kedaulatan negara RI secara de jure pada 10 Juni 1947, dengan menunjuk HM Rasjidi sebagai kuasa usaha RI, serta membuka Kedutaan Besar di Kairo.

Kemudian pada 29 Juli 1947, pengakuan secara de jure diberikan kepada NKRI oleh Lebanon.

Sedangkan pengakuan de jure kemerdekaan Indonesia dari Belanda baru diberikan pada 27 Desember 1949, dan PBB pada 28 September 1950.

Dengan adanya pengakuan de jure, sebuah negara akan mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat internasional.

Baca juga: Kronologi Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan

Sifat

De facto

Dilihat dari sifatnya, pengakuan de facto dibagi menjadi dua, yaitu:

• Sementara, yaitu pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan dari negara tersebut. Jika negara itu hancur, maka negara lain akan menarik pengakuannya.
• Tetap, yaitu pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang dapat menimbulkan hubungan perdagangan dan ekonomi.

De jure

Berdasarkan sifatnya, pengakuan secara de jure juga terbagi menjadi dua, sebagai berikut.

1. Penuh: terjadi hubungan antarnegara yang mengakui dan diakui dalam hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik.
2. Tetap: pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selamanya karena pada faktanya menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan stabil.

Referensi: 

• Eriksson, Hans. Bjorn Hangstromer. (2005). Chad: Towards Democratisation or Petro-dictatorship. US: Stylus Publishing LLC.