Mangkunegaran: Sejarah, Pendiri, Raja-raja, dan Pemerintahan

KOMPAS.com - Mangkunegaran adalah satu dari empat pecahan Kerajaan Mataram Islam yang istananya terletak di Surakarta, Jawa Tengah.

Pendirinya adalah Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, yang kemudian bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara I.

Antara 1757-1946, Mangkunegaran merupakan kerajaan otonom yang berhak memiliki tentara sendiri dan independen dari Kasunanan Surakarta.

Sedangkan mulai 1950, statusnya hanya sebuah keraton dengan raja, tanpa kekuasaan politik.

Sejarah berdirinya Mangkunegaran

Perebutan takhta pewaris Mataram

Sejarah berdirinya Mangkunegaran berawal dari konflik perebutan takhta di antara para pewaris Mataram.

Sejak penguasa Mataram mulai bekerjasama dengan VOC, pemberontakan dari keluarga kerajaan ataupun pihak luar semakin sering terjadi.

Baca juga: Hamengkubuwono, Paku Alam, Pakubuwono, Mangkunegara, Apa Bedanya?

Salah satu yang terkenal adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Raden Mas Said (keponakan Pakubuwono II) dan Mangkubumi.

Raden Mas Said adalah putra Pangeran Mangkunegara sekaligus cucu Amangkurat IV.

Menurut sumber-sumber dari Mangkunegaran, Pangeran Mangkunegara adalah putra tertua Amangkurat IV yang sebenarnya berhak menggantikan posisi ayahnya sebagai raja.

Namun, dalam kenyataannya justru Pakubuwono II yang naik takhta. Sedangkan Pangeran Mangkunegara diasingkan ke Sri Lanka karena tidak disenangi Belanda.

VOC beberapa kali mengajukan perundingan kepada Raden Mas Said dan Mangkubumi, tetapi ditolak.

Bahkan ketika Mangkubumi bersedia mengadakan perundingan, Raden Mas Said tetap tidak mau berkompromi dengan Belanda karena yakin akan kekuatan pasukannya.

Pemberontakan Mangkubumi resmi diakhiri ketika Perjanjian Giyanti ditandatangani pada 13 Februari 1755, yang isinya membagi Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Nagari Kasultanan Ngayogyakarta dan Nagari Kasunanan Surakarta.

Kasultanan Ngayogyakarta diberikan kepada Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I, sementara Kasunanan Surakarta menjadi hak Pakubuwono III.

Baca juga: Kerajaan Mataram Islam: Pendiri, Kehidupan Politik, dan Peninggalan

Perjanjian Salatiga

Raden Mas Said, yang tidak terlibat dalam Perjanjian Giyanti dan merasa belum mendapatkan haknya, semakin gencar melakukan perlawanan terhadap Hamengkubuwono I, Pakubuwono III, dan VOC.

Di saat yang sama, VOC terus menawarkan solusi dengan jalan perundingan, yang akhirnya diterima oleh Raden Mas Said.

Pihak-pihak terkait kemudian berkumpul di Salatiga, Jawa Tengah, pada 17 Maret 1757 untuk menyepakati perjanjian.

Dalam perjanjian itu, Raden Mas Said diakui sebagai pangeran merdeka dengan wilayah otonom berstatus kadipaten yang disebut Praja Mangkunegaran.

Perjanjian Salatiga menandai berdirinya Mangkunegaran. Mangkunegaran merupakan kadipaten yang posisinya dibawah kasunanan dan kasultanan, sehingga penguasanya tidak berhak menyandang gelar Sunan ataupun Sultan.

Gelar para Mangkunegara yang memegang pemerintahan di Mangkunegaran adalah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA).

Raden Mas Said kemudian dinobatkan sebagai pendiri sekaligus penguasa pertama Mangkunegaran yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I.

Baca juga: Beda Keraton Surakarta dan Mangkunegaran

Wilayah kekuasaan

Kedudukan pemimpin Mangkunegaran berada di Pura Mangkunegaran, yang didirikan di kawasan Banjarsari, Surakarta.

Antara 1757-1946, Kadipaten Mangkunegaran merupakan kerajaan otonom yang berhak memiliki tentara sendiri yang independen dari Kasunanan Surakarta.

Satuan militer Mangkunegaran dinamakan Legiun Mangkunegaran. Sedangkan wilayahnya mencakup bagian utara Kota Surakarta, yakni Kecamatan Banjarsari, kemudian seluruh Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, dan sebagian wilayah Kecamatan Ngawen serta Semin di Gunung Kidul, Yogyakarta.

Keseluruhan wilayah Mangkunegaran tersebut hampir mencapai 50 persen wilayah Kasunanan Surakarta.

tribunnewswiki.com Raden Mas Said

Kehidupan pemerintahan

Penataan pemerintahan telah dilakukan sejak Mangkunegara I berkuasa, dan diteruskan terutama oleh Mangkunegara IV (1853-1881), VI (1896-1916), dan VII (1916-1944).

Pada awalnya, proses penataan birokrasi pemerintahan masih dicampuri kepentingan Belanda dan Kasunanan Surakarta.

Selain kekuasaannya terbatas, Mangkunegara I masih terkait dengan Belanda dan Sunan dalam mengambil keputusan.

Pada masa Mangkunegara IV, birokrasi pemerintahan dikembangkan menjadi lebih luas dan fungsional.

Mangkunegaran pun mampu membentuk identitasnya sebagai kerajaan Jawa modern.

Baca juga: Mangkunegara I (Pangeran Sambernyawa): Perjuangan dan Kepemimpinan

Setelah sekian abad menjadi kerajaan otonom, pada September 1945 Mangkunegara VIII menyatakan bergabung dengan NKRI.

Meski mulai 1950 statusnya hanya sebuah keraton dengan raja tanpa kekuasaan politik, Mangkunegara dan Pura Mangkunegaran masih tetap menjalankan fungsinya sebagai penjaga budaya hingga saat ini.

Raja-raja Mangkunegaran

• KGPAA Mangkunegara I (Raden Mas Said) (1757 – 1795)
• KGPAA Mangkunegara II (1796 – 1835)
• KGPAA Mangkunegara III (1835 – 1853)
• KGPAA Mangkunegara IV (1853 – 1881)
• KGPAA Mangkunegara V (1881 – 1896)
• KGPAA Mangkunegara VI (1896 – 1916)
• KGPAA Mangkunegara VII (1916 – 1944)
• KGPAA Mangkunegara VIII (1944 – 1987)
• KGPAA Mangkunegara IX (1987 – 2021)
• KGPAA Mangkunegara X (2022-sekarang)

Referensi:

• Wasino. (2014). Modernisasi di Jantung Budaya Jawa: Mangkunegaran 1896-1994. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.