Sejarah Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia

KOMPAS.com - Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani adalah organisasi wanita yang berdiri pada 4 Juni 1950 di Semarang, Jawa Tengah. 

Organisasi Gerwani ini telah memiliki lebih dari 650.000 anggota pada 1957. Kemudian, tahun 1963, total anggota sebanyak 1,5 juta orang. 

Lalu, tahun 1965, Gerwani telah memiliki sebanyak 3 juta anggota. 

Akan tetapi, setelah Soeharto menjabat sebagai presiden, keberadaan Gerwani dilarang oleh Presiden Soeharto. 

Hal ini dikaitkan dengan tuduhan atas keterlibatan sejumlah anggota Gerwani sebagai pembunuh para jenderal di Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965. 

Akhirnya, tahun 1965, organisasi Gerwani resmi berakhir. 

Baca juga: Margonda: Peran dan Perjuangannya

Awal Mula

Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani adalah organisasi wanita yang berdiri pada 4 Juni 1950 di Semarang, Jawa Tengah.

Pada 4 Juni 1950, enam wakil organisasi wanita di Indonesia berkumpul di Semarang.

Keenam wakil tersebut berasal dari organisasi:

• Rukun Putri Indonesia (Rupindo)
• Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya
• Isteri Sedar dari Bandung
• Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri
• Wanita Madura dari Madura
• Perjuangan Putri Republik Indonesia

Keenam wakil dari organisasi tersebut bersepakat untuk melebur dan mendirikan Gerakan Wanita Sedar atau Gerwis yang kemudian berganti nama menjadi Gerwani.

Seperti organisasi perempuan lainnya, terbentuknya Gerwani ini untuk berfokus pada isu-isu perempuan dalam nasionalisme.

Salah satu isu perempuan yang mereka perjuangkan adalah mendorong perubahan Undang-Undang Perkawinan yang dianggap tidak adil bagi para wanita.

Gerwani juga secara aktif memberikan penyuluhan tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan. 

Susunan pengurus Gerwani disepakati dalam kongres di Semarang pada 3-6 Juni 1950, yaitu Tris Metty sebagai ketua, Umi Sardjono sebagai Ketua II, dan ketua III SK Trimurti. 

Baca juga: Cornel Simanjuntak, Komponis yang Bertempur Melawan Belanda

Tujuan

Sistem perekrutan keanggotaan Gerwani dilakukan dengan sangat terbuka, organisasi ini menerima semua kaum wanita dari golongan apapun. 

Namun, syarat utama untuk dapat bergabung dalam Gerwani adalah perempuan berusia 16 tahun atau yang sudah menikah di usia kurang dari 16 tahun. 

Salah satu tujuan berdirinya Gerwani adalah untuk menjadikan semua wanita menjadi orang yang mandiri dan memiliki semangat untuk bekerja keras. 

Gerwani sangat menolak tanggapan bahwa wanita hanya berfungsi sebagai pengikut suami dalam setiap tindakannya. 

Supaya tujuan Gerwani tersebut dapat tercapai, Gerwani kemudian memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada para wanita mengenai hak-hak perempuan. 

Baca juga: Mengapa LBB Gagal Mewujudkan Perdamaian Dunia?

Akhir Gerakan

Memasuki tahun 1960-an, organisasi Gerwani dikabarkan memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia.

Keterlibatan Gerwani dengan PKI semakin terlihat dalam peristiwa di Lubang Buaya. 

Pada 1 Oktober 1965, tampak sejumlah anggota Gerwani hadir di sana. 

Gerwani dituduh telah melakukan aksi pembunuhan brutal kepada para jenderal, salah satunya adalah dengan memutilasi mereka. 

Oleh sebab itu, ketika Soeharto naik sebagai presiden, ia melarang adanya organisasi Gerwani. 

Baca juga: Sejarah Bambu Runcing, Senjata Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Kontroversi

Tuduhan yang dilemparkan kepada anggota Gerwani dituliskan dalam koran Berita Yudha dari Angkatan Bersenjata. 

Dalam koran tersebut juga disebutkan bahwa nama pelaku anggota Gerwani tersebut yaitu Jamilah dan Fainah. 

Namun, Fainah dengan tegas mengatakan bahwa yang sebenarnya terjadi saat itu ialah ia dipaksa menari di hadapan para jenderal sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. 

Selain itu, berdasarkan hasil visum, tidak ditemukan adanya tanda-tanda bahwa para jenderal tewas karena dimutilasi seperti yang dituduhkan kepada anggota Gerwani.

Justru hasil visum memperlihatkan bahwa para jenderal meninggal akibat luka tembak. 

Kenangan mitos keterkaitan Gerwani dalam Lubang Buaya kemudian diwujudkan dalam bentuk Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya di Jakarta Timur. 

Referensi: 

• Blackburn, Susan. (2004). Women and the State in Modern Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press.