Twit Menteri LHK Siti Soal Deforestasi, Walhi: Deforestasi Tak Lawan Mandat UUD 45

Umumnya, penebangan hutan paling banyak bertujuan mengubah lahan hutan menjadi non-hutan.

Sementara itu, emisi karbon adalah gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon.

Emisi karbon ini mengakibatkan pencemaran udara yang berdampak buruk pada kesehatan manusia dan lingkungan.

"Saya atau kami khawatir bahwa menteri dan pengurus negara lainnya itu lupa bahwa salah satu hak konstitusi undang-undang dasar 1945 ialah warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik," kata Wahyu kepada Kompas.com, Kamis (4/11/2021).

Wahyu menegaskan, kita tidak boleh lupa bahwa ketersediaan alam yang baik bagi bangsa Indonesia itu juga menjadi faktor penunjang kesejahteraan.

Sebab, masih banyak masyarakat yang hidup dari sumber daya alam, hutan, sumber air bersih dari mata air, pertanian, sungai, dan lain sebagainya.

Baca juga: Indonesia dan Lebih dari 100 Negara Janji Akhiri Deforestasi Tahun 2030 di COP26

Perlu diingat, kalau lingkungan kita baik maka masyarakat tidak akan sulit untuk mencari dan mendapatkan sumber pangan, baik itu pangan utama seperti beras, sayura-mayur, ikan, hewan ternak dan lain sebagainya.

"Kita jadi tidak perlu membeli dan kalau pun membeli tidak dalam kondisi rusak (karena mudah didapatkan dan masih segar)," ucap dia.

Dengan begitu, kata dia, kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk pemanfaatannya menurut kaidah-kaidah berkelanjutan disamping saja harus berkeadilan seperti yang dituliskan dalam cuitan Menteri LHK Siti tersebut bisa terjadi.

Dengan begitu, menertibkan agar menekan kejadian deforestasi dan menurunkan emisi karbon tidak akan melawan mandat UUD 1945.

Justru jika deforestasi itu dibiarkan, maka ke mana lagi tujuan warga negara Indonesia ini akan berlindung dan mendapatkan kesejahteraan dari lingkungan yang baik.

Baca juga: Hutan Amazon Alami Puncak Deforestasi dalam 12 Tahun Terakhir