3 Alasan Data Covid-19 Indonesia Tak Sinkron dan Solusinya

Oleh: Sherah Kurnia, Anis Fuad, Dr Rod Dilnutt, Guardian Yoki Sanjaya, Helen Brown dan Safirotu Khoir

LEBIH dari setahun dalam bekapan pandemi, Indonesia memiliki angka kasus Covid-19 terbanyak dan tingkat kematian tertinggi di Asia Tenggara. Di balik angka dan statistik tersebut, Indonesia masih berupaya untuk mengelola data Covid-19 yang bersumber lebih dari 10,000 fasilitas kesehatan baik layanan primer dan rumah sakit ditambah beberapa rumah sakit darurat dan shelter Covid-19.

Laporan media terakhir mengungkap bahwa kasus Covid-19 di Indonesia lebih banyak jumlahnya dibanding data resmi dari pemerintah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa 15% orang Indonesia sudah terinfeksi Covid-19, lebih tinggi dari hanya 0.4% dari data yang ditunjukkan pemerintah.

Pada awal-awal pandemi, Presiden Joko Widodo mengakui pemerintahannya memutuskan tidak membuka seluruh data untuk menghindari kepanikan yang berlebihan. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengakui ketidakcocokan data kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Riset terbaru kami menunjukkan bahwa kompleksnya manajemen data Covid-19 Indonesia telah menyebabkan masalah tersebut.

Baca juga: Daftar Provinsi Alami Lonjakan Kasus dan Kematian 50 Persen Minggu Ini

Belajar dari Yogyakarta

Pada Oktober dan November 2020, tim kami melakukan penelitian bagaimana fasilitas layanan kesehatan merekam dan mengelola laporan data Covid-19 di Yogyakarta. Provinsi ini memiliki penduduk sekitar 3,6 juta.

Yogyakarta merupakan provinsi kecil dengan empat kabupaten dan satu kota namun memiliki berbagai sistem informasi kesehatan pengelolaan data Covid-19, serupa dengan provinsi lainnya. Dengan menganalisis bagaimana kerja sistem pengumpulan data di Yogyakarta, kami berharap dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem informasi Covid-19 di provinsi lain Indonesia.

Kami berbicara dengan pejabat dari berbagai institusi di Yogyakarta, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Informasi dan Komunikasi di level provinsi, kabupaten, dan kota. Kami juga menggali pandangan dari layanan kesehatan, masyarakat, dan pengembang aplikasi.

Berdasarkan wawancara tersebut, riset kami menyorot tiga masalah yang berkontribusi pada kompleksitas manajemen data Covid-19 di provinsi ini.

1. Sistem aplikasi terpisah-pisah

Temuan di Yogyakarta menunjukkan adanya beberapa sistem yang dipakai untuk manajemen data terkait Covid-19, baik yang disediakan oleh kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Hal ini merupakan dampak dari kebijakan desentralisasi yang memungkinkan masing-masing daerah membuat sistem lokal untuk memantau kasus-kasus terkait penyakit ini.

Sistem desentralisasi ini bertujuan untuk mempercepat respons pemerintah lokal. Desentralisasi mengizinkan pemerintah daerah untuk bertindak secara cepat, ketimbang menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.

Baca juga: Laporan Kasus Covid-19 Global, Capai 201 Juta Sejak Awal Pandemi

Namun, kebijakan ini menyebabkan arus informasi dan data dari pemerintah daerah ke pusat memakan banyak waktu sehingga data tersebut tidak benar-benar terintegrasi.

ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Sejumlah tenaga kesehatan berjalan menuju ruang perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat mengumumkan per Selasa (26/1) pukul 15.55 WIB, terdapat penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 13.094 orang sehingga total telah mencapai 1.012.350 kasus di Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

2. Duplikasi entri data