3 Alasan Data Covid-19 Indonesia Tak Sinkron dan Solusinya Halaman 3

Lihat Foto

Foto udara warga berziarah di dekat pusara keluarganya di area pemakaman khusus COVID-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (15/7/2021). Berdasarkan data Worldometer, Indonesia resmi masuk empat besar kasus aktif COVID-19 terbanyak di seluruh dunia, pada Kamis (15/7/2021) kasus aktif di Indonesia mencapai 480.199 kasus, melampaui Rusia yang tercatat 457.250 kasus, Indonesia juga jauh melampaui India yang tercatat 432.011 kasus. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.(ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Sejumlah tenaga kesehatan berjalan menuju ruang perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1/2021). Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat mengumumkan per Selasa (26/1) pukul 15.55 WIB, terdapat penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 13.094 orang sehingga total telah mencapai 1.012.350 kasus di Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari meninjau pelaksanaan Vaksinasi Merdeka Candi yang diikuti ratusan pedagang kaki lima, di mapolres setempat, Kamis (5/8/2021)

Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini Kirim artikel

Editor Shierine Wangsa Wibawa

Untuk menghadapi suatu pandemi, pemerintah seharusnya mempersiapkan sebuah sistem yang ringkas dan jelas untuk mengatur arus data dari pemerintah daerah ke pusat. Pemerintah seharusnya mengelola kembali jumlah besar data dari aplikasi manajemen data dan sistem informasi untuk membuat mereka lebih efektif.

Semua entri data dari pemerintah daerah harus sesuai dengan data Covid-19 nasional dan standar meta-data. Artinya, data dari daerah dapat dikirim langsung dari aplikasi lokal yang saat ini digunakan ke aplikasi pusat melalui integrasi data. Ini juga berarti sistem harus memfasilitasi komunikasi antara berbagai sistem dan layanan yang ada.

Dengan demikian instansi pusat dan instansi daerah dapat dengan mudah mengakses dan berbagi data.

Kami merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk menggunakan prinsip-prinsip Arsitektur Organisasi dari Kerangka Kerja Arsitektur Grup Terbuka untuk mengimplementasikan konsep cetak biru yang mendefinisikan struktur dan operasi organisasi untuk menyelaraskan dengan tindakan berbeda dalam merespons Covid-19.

Cetak biru itu harusnya berfokus pada mengatasi berbagai tantangan seperti proses vaksinasi dan pengurangan pembatasan pada aktivitas sosial.

Berdasarkan pertimbangan dan beberapa referensi, peneliti mengadopsi kerangka kerja OpenHIE, sebuah kerangka kerja terbuka, mudah disesuaikan dan gratis untuk meningkatkan sistem informasi kesehatan.

OpenHIE cocok untuk pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) berbasis komunitas untuk membangun sistem informasi kesehatan. Ini juga berpotensi efektif untuk membantu mengurangi masalah yang terkait dengan pengumpulan data Covid-19.

Leli Rahmawati dan Lia Achmad terlibat dalam penelitian ini sebagai asisten peneliti

Artikel ini tayang di Kompas.com berkat kerja sama dengan The Conversation Indonesia. Tulisan di atas diambil dari artikel asli berjudul "Tiga alasan mengapa data COVID-19 di Indonesia tak dapat dipercaya dan bagaimana mengatasinya". Isi di luar tanggung jawab Kompas.com

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.