Menilik Tata Kelola Aglomerasi Perkotaan Jabodetabekpunjur

Lembaga harus menguasai proses dan perencanaan tata ruang sebagai instrumen dalam pengendalian pembangunan di wilayah yang sangat rentan bencana, polusi, kerusakan alam dan keragaman hayati, perubahan guna lahan besar-besaran oleh kekuatan kapital.

Secara komprehensif dipastikan pijakan hukumnya, tugas dan tanggung jawab para kabupaten/kotanya, kesempatan investasi di daerah maupun membangun kapasitas organisasi pengelola yang mumpuni.

Prinsip dasar kelima, orientasi global. Jabodetabekpunjur kini tumbuh menjadi sebuah ekonomi, pasar tenaga kerja dan sebagai sebuah komunitas dunia.

Baca juga: 26 Kecamatan di Bekasi Sering Banjir, PMO Jabodetabekpunjur Angkat Sedimentasi Sungai Cijambe

Maka dalam menentukan arah strategi perkotaan ke depan harus dipastikan pencapaian target Sustainable Development Goal (SDG) dan mencari makna new normal pembangunan kota masa depan dunia.

Investasi menjadi ranah lembaga aglomerasi, sebagai isu lintas daerah yang menentukan. Infrastruktur kelas dunia termasuk pengelolaan limbah, energi, konektivitas, transportasi perkotaan, infrastruktur hijau.

Kedepan lembaga baru ini harus mampu mengatasi kemandegan peluang-peluang KPBU selama ini, dan memberi makna baru tentang kemitraan publik dan swasta.