Rapor BP Tapera 2023, 100 Persen Salurkan FLPP untuk 229.000 Rumah

Asosiasi ini menaungi pengembang perumahan pelaku pembangunan dan penyedia Rumah yang layak huni dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR.

Tujuan dari perjanjian ini agar para pihak bekerjasama aktif dalam mewujudkan rumah layak huni yang memenuhi aspek ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi pemanfaatan data supply dan demand; pengelolaan aplikasi; pembangunan rumah layak huni; pembinaan atas pengendalian rumah layak huni; dan pemantauan dan evaluasi terhadap rumah layak huni;

“Kami akan memberikan potensi data demand MBR yang berminat memanfaatkan pembiayaan perumahan, sosialisasi dan pendampingan serta pembinaan kepada asosiasi pengembang sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi atas rumah yang dibangun oleh pengembang,” tutur Adi.

Di lain pihak, asosiasi pengembang perumahan juga akan menyampaikan data supply pada aplikasi yang disediakan, memastikan anggotanya untuk melakukan registrasi ulang di aplikasi, memperbarui data stok rumah.

Baca juga: Per 27 Oktober, BP Tapera Telah Kembalikan Dana Pensiunan PNS Rp 1,8 Triliun

Upaya yang keras baik dari BP Tapera maupun asosiasi pengembang perumahan untuk menjaga rumah subsidi adalah rumah yang berkualitas maka dalam PKS ini diberlakukan sanksi kepada pihak yang melanggar berupa surat teguran hingga penghentian sementara untuk anggota asosiasi pengembang yang tidak memenuhi kesepakatan bersama.

Ekosistem pembiayaan perumahan

Lebih jauh Basuki menjelaskan, berdasarkan data Susenas BPS tahun 2021 kondisi backlog perumahan saat ini berupa backlog kepemilikan mencapai 12,71 juta rumah tangga, backlog kepenghunian sebesar 6,98 juta rumah tangga, dan Rumah Tidak Layak Huni sebesar 29.560 rumah.

Meskipun demikian, persentase jumlah backlog terhadap jumlah rumah tangga baru kian menurun, yaitu 17,5 persen pada tahun 2021.

Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan menjadi tanggungjawab bersama bagi para pemangku kepentingan di bidang hunian.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh pihak, salah satunya melalui Ekosistem Pembiayaan Perumahan.

Baca juga: Beri Akses Pekerja Mandiri Miliki Rumah, BP Tapera Didukung OJK

Kolaborasi yang dibangun dalam Ekosistem Pembiayaan Perumahan ini melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan, yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan dari hulu hingga hilir baik yang mendasar maupun yang diharapkan oleh masyarakat untuk segera dapat diatasi.

Melalui Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024, pemerintah kembali mengalokasikan investasi program FLPP melalui BP Tapera sebesar Rp 13,72 triliun.

Dana ini akan dialokasikan untuk penyaluran FLPP kepada 166.000 rumah yang diharapkan memberikan kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap backlog kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Kita semua berharap tahun 2024 mendatang para pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi dan berkomitmen lebih pada kualitas bangunan dan lingkungan yang sehat," cetus Basuki.