Sambangi Pesisir Lampung, Hadi Tjahjanto Bagi-bagi Sertifikat Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - "Semua sertifikat diberikan secara gratis".

Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, saat menyerahkan sertifikat hunian tetap (huntap) kepada masyarakat Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, yang terdampak bencana tsunami tahun 2018.

Pada kesempatan itu, Hadi menyerahkan 40 sertifikat huntap kepada masyarakat Desa Kunjir, dengan rincian 5 sertifikat diberikan secara door-to-door dan 35 lainnya diserahkan serentak diiringi sesi bincang santai dengan warga.

Desa Kunjir terletak di pesisir Lampung Selatan yang berjarak sekitar 40 menit perjalanan dari pusat Kabupaten Lampung Selatan.

Desa Kunjir dikelilingi oleh gunung berapi Gunung Rajabasa dan berbatasan langsung dengan Selat Sunda yang menampakkan rupa Gunung Anak Krakatau di seberangnya.

Semakin dekat dengan Desa Kunjir, akses yang tersedia adalah Jalan Pesisir dengan lebar jalan kurang lebih 4 meter.

Perkerasan Jalan Pesisir di beberapa titik nampak sudah rusak dan berlubang, yang dipengaruhi oleh adanya lalu lintas alat berat untuk pembangunan tanggul laut.

Medan yang berkelok membuat pengendara harus lebih waspada, terlebih apabila hujan sedang turun.

Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani Jalan Pesisir di Kabupaten Lampung Selatan

Setibanya di Desa Kunjir, Hadi langsung disambut oleh para siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Terdengar dari kejauhan, mereka dengan lantang melakukan tepuk pramuka yang merupakan bagian dari sambutan kedatangan Menteri.

"Jangan sampai jatuh ke tangan pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan," pesan Hadi seraya menyerahkan sertifikat kepada masyarakat, Selasa (28/11/2023).

Baca juga: Sertifikat Tanah Jadi Modal Budi Daya Alpukat

Dia menanyakan para warga terkait proses pembuatan sertifikat yang telah dilalui, sekaligus rencana pemanfaatan sertifikat tersebut.

"Bisa untuk modal tapi harus yang produktif, jangan yang konsumtif. Kalau enggak, enggak usah disekolahkan," wanti-wanti Hadi.

Jelasnya, berkat jutaan sertifikat tanah yang telah diterima masyarakat di seluruh Indonesia, terjadi penambahan nilai ekonomi sekitar Rp 5.799 triliun dari agunan.

"Hampir setiap hari lalu lintas untuk pinjam uang dan mengembalikan angsuran itu terus berjalan. Kalau Rp 5.799 (triliun) kan luar biasa besarnya uang di masyarakat dari hasil sertifikat," tutur Hadi.

Tak hanya menyerahkan sertifikat tanah, Hadi juga mampir ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) warga setempat yang menyajikan jajanan tradisional dan mencicipi onde-onde.

"Ini namanya onde-onde, ini yang enak itu yang isinya (wijen) ganjil bukan yang genap," gurau Hadi yang disambut dengan gelak tawa masyarakat, jajaran Kementerian ATR/BPN, TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Daerah (Pemda) Lampung Selatan.

Kompas.com/Aisyah Sekar Ayu Maharani Hadi Tjahjanto makan onde-onde

Kepastian hukum huntap berupa sertifikat diserahkan secara bertahap. Pada tahap pertama telah diserahkan sebanyak 172 sertifikat dan pada tahap kedua ini diserahkan 353 sertifikat secara serentak.

Capaian PTSL Lampung

Hadi optimistis mampu mendaftarkan sebanyak 126 juta bidang tanah se-Indonesia.

"Target kita 126 juta bidang, optimis ya selesai," tegas Hadi.

Terhitung per November 2023, total ada 108,5 juta bidang tanah yang berhasil didaftarkan lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Untuk jangka pendek yakni sampai akhir tahun 2024, ditargetkan sebanyak 120 juta bidang tanah sudah terdaftar.

Dengan demikian, masih tersisa 6 juta bidang tanah yang akan didaftarkan pada tahun 2025.

"Se-Indonesia sudah 108,5 juta bidang yang sudah terdaftar. Tahun 2024 saya targetkan 120 juta bidang," imbuh Hadi.

Hadi menjelaskan, capaian pendaftaran tanah lewat PTSL di Provinsi Lampung yaitu sekitar 80 persen.

Dia pun mengapresiasi kinerja Program Strategis Nasional (PSN) PTSL yang dilaksanakan di Provinsi Lampung, terlebih setelah Kota Metro dinobatkan menjadi kota lengkap pada bulan Oktober 2023 lalu.

"Saya harapkan pada akhir 2024 sudah banyak kabupaten yang sudah menjadi kota lengkap," pungkas Hadi.