Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/06/2023, 12:00 WIB
Suhaiela Bahfein,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana Indonesia untuk memulai salah satu milestone pengembangan teknologi transaksi di sektor infrastruktur jalan tol tahun ini kemungkinan mundur.

Hal ini menyusul diurungkannya uji coba transaksi tol non-tunai nirsentuh tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) di Jalan Tol Bali-Mandara yang sedianya terlaksana pada 1 Juni 2023.

Informasi mengenai batalnya uji coba MLFF pertama kali dikemukakan oleh Musfihin Dahlan, Mantan Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) atau pihak dari Badan Usaha Pelaksana (BUP) MLFF.

Baca juga: Begini Proses Transaksi Tol Tanpa Setop Berbasis MLFF

RITS merupakan anak perusahan Roatex Ltd. Zrt. yang berasal dari Hungaria. Saham RITS dimiliki 99 persen oleh Roatex Ltd. Zrt., dan sisanya atau 1 persen milik perseorangan yang juga berasal dari Hungaria.

Ternyata, batalnya uji coba MLFF di Tol Bali Mandara disebabkan oleh sejumlah persoalan internal yang terjadi antara RITS dengan Roatex Ltd Zrt.

Mengenai masalah itu, Musfihin mengaku ada perbedaan visi selama proses penyiapan penerapan MLFF di jalan tol Indonesia.

"Ini bukan persoalan Dirut atau tidak Dirut ya, bagi saya jabatan itu tidak penting, bagi saya bagaimana negara ini bisa mendapat produk yang baik. Visi kita berbeda," ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (31/05/2023).

Dia menceritakan, sewaktu memulai proyek ini, sistem MLFF memang sudah diterapkan dan terbukti berjalan sukses di Hungaria sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini.

Baca juga: Polemik di Balik Batalnya Uji Coba MLFF pada 1 Juni 2023

Akan tetapi, dia telah menyampaikan bahwa sistem yang proven di Hungaria belum tentu bisa diterapkan secara utuh di Indonesia. Karena setiap negara tentu berbeda kondisinya.

"Di Hungaria itu jalan tol nya semua dikontrol oleh Pemerintah dan investasinya dikembalikan oleh Pemerintah. Sementara di Indonesia ada puluhan BUJT yang semua itu investasi swasta (pengembalian investasi), berbeda kan," terangnya.

Artinya, dalam penerapan sistem MLFF yang notabene tidak ada lagi gerbang tol (GT), apabila ada pengguna jalan tol di Hungaria yang tidak membayar tol, semua menjadi urusan Pemerintah.

Di sisi lain, jika ada pengguna jalan tol di Indonesia tidak membayar, tentu akan berdampak terhadap berkurangnya pendapatan BUJT sebagai upaya pengembalian investasi.

"Nah dua hal ini dari awal sudah kita perdebatkan terus," imbuhnya.

Baca juga: Sistem MLFF Diterapkan, Tak Ada Lagi Gerbang di Jalan Tol

Menurut Musfihin, pihak Roatex Ltd. Zrt. dan kontraktor utama asal Hungaria bersikukuh meminta agar Indonesia mengikuti sistem yang telah proven (terbukti) diterapkan di Hungaria, baik itu dari segi regulasi maupun penindakan hukumnya.

"Regulasi di Hungaria, jalan tol di bawah satu kementerian, polisi juga satu kementerian, di situ tinggal perintah, dan jalan tol nya milik Pemerintah, resikonya ada di Pemerintah," katanya.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com