Sengkarut Masalah Internal di Balik Batalnya Uji Coba MLFF Jalan Tol

Hal ini menyusul diurungkannya uji coba transaksi tol non-tunai nirsentuh tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) berbasis Global Navigation Satellite System (GNSS) di Jalan Tol Bali-Mandara yang sedianya terlaksana pada 1 Juni 2023.

Informasi mengenai batalnya uji coba MLFF pertama kali dikemukakan oleh Musfihin Dahlan, Mantan Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) atau pihak dari Badan Usaha Pelaksana (BUP) MLFF.

RITS merupakan anak perusahan Roatex Ltd. Zrt. yang berasal dari Hungaria. Saham RITS dimiliki 99 persen oleh Roatex Ltd. Zrt., dan sisanya atau 1 persen milik perseorangan yang juga berasal dari Hungaria.

Ternyata, batalnya uji coba MLFF di Tol Bali Mandara disebabkan oleh sejumlah persoalan internal yang terjadi antara RITS dengan Roatex Ltd Zrt.

Mengenai masalah itu, Musfihin mengaku ada perbedaan visi selama proses penyiapan penerapan MLFF di jalan tol Indonesia.

"Ini bukan persoalan Dirut atau tidak Dirut ya, bagi saya jabatan itu tidak penting, bagi saya bagaimana negara ini bisa mendapat produk yang baik. Visi kita berbeda," ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (31/05/2023).

Dia menceritakan, sewaktu memulai proyek ini, sistem MLFF memang sudah diterapkan dan terbukti berjalan sukses di Hungaria sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini.

Akan tetapi, dia telah menyampaikan bahwa sistem yang proven di Hungaria belum tentu bisa diterapkan secara utuh di Indonesia. Karena setiap negara tentu berbeda kondisinya.

"Di Hungaria itu jalan tol nya semua dikontrol oleh Pemerintah dan investasinya dikembalikan oleh Pemerintah. Sementara di Indonesia ada puluhan BUJT yang semua itu investasi swasta (pengembalian investasi), berbeda kan," terangnya.

Artinya, dalam penerapan sistem MLFF yang notabene tidak ada lagi gerbang tol (GT), apabila ada pengguna jalan tol di Hungaria yang tidak membayar tol, semua menjadi urusan Pemerintah.

Di sisi lain, jika ada pengguna jalan tol di Indonesia tidak membayar, tentu akan berdampak terhadap berkurangnya pendapatan BUJT sebagai upaya pengembalian investasi.

"Nah dua hal ini dari awal sudah kita perdebatkan terus," imbuhnya.

Menurut Musfihin, pihak Roatex Ltd. Zrt. dan kontraktor utama asal Hungaria bersikukuh meminta agar Indonesia mengikuti sistem yang telah proven (terbukti) diterapkan di Hungaria, baik itu dari segi regulasi maupun penindakan hukumnya.

"Regulasi di Hungaria, jalan tol di bawah satu kementerian, polisi juga satu kementerian, di situ tinggal perintah, dan jalan tol nya milik Pemerintah, resikonya ada di Pemerintah," katanya.

"Sementara di Indonesia, jalan tol di bawah Kementerian PUPR, pemilik jalan tol nya berkontrak dengan PUPR, kontraknya perdata, dan BUJT ini punya keterkaitan perdata ke belakang yang banyak, dengan investor, dengan kreditur, dan sebagainya," tambahnya.

Usai perdebatan tersebut, proses penyiapan proyek MLFF tetap berjalan sembari kedua belah pihak terus berkomunikasi mencari jalan keluar.

Sehingga, RITS tidak bisa mengontrol secara langsung. Namun pada Februari 2023, pihak dari Hungaria hendak melakukan serah terima sistem yang telah dibuat dan juga disebut telah berfungsi penuh.

"Terus anak-anak teknis dari kami mengecek, AI kameranya sudah bisa atau belum, eh ternyata baru bisa menangkap plat nomor itu sekitar 80 persen, ini kan sudah diuji coba di Tol Jagorawi dan JORR S (ada peralatan gantry)," ungkapnya.

Dengan begitu, Musfihin tidak bisa menerima sistem tersebut. Karena tidak memenuhi key performance indicator (KPI) yang telah dijanjikan kepada Pemerintah Indonesia.

"KPI itu kan pada dasarnya, dalam proposal kita berjanji bahwa seluruh pendapatan BUJT yang sekarang dengan tapping (e-toll) 100 persen akan sama (jika menggunakan MLFF), tapi setelah kita periksa ada kehilangan 20 persen," jelasnya.

Karena RITS tidak mau menerima sistem itu sekaligus melakukan pembayaran, kisruh dirasa mulai kencang. Musfihin mendapatkan peringatan karena dianggap tidak bisa diajak kerja sama.

Setelah itu keluar keputusan pemberhentian dua anggota Board of Directors (BOD) di Indonesia.

"Saya dan Pak Peter Ong (diberhentikan oleh Roatex Ltd. Zrt.). Setelah itu mereka buat sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bahwa kita di-dismiss, diganti dua-duanya orang Hungaria," katanya.

Sebagai orang Indonesia, dia tahu betul dengan kondisi di Tanah Air. Sehingga enggan menerima sesuatu yang dirasa belum layak untuk diterapkan di Indonesia.

"Karena kita janji, Pak Menteri (PUPR) itu waktu Raker di DPR sudah bilang 1 Juni uji coba Bali, Pak Dirjen (Bina Marga) juga begitu, dan kita juga berjanji 1 Juni itu akan uji coba, dan ini tidak mungkin uji coba," ujarnya.

"Kalau kita paksakan uji coba artinya mereka punya peluang untuk menyatakan teknologi yang di-deliver ini sudah bisa di-accept oleh kita, nah kan kita tidak mau itu (dengan kondisi sistem masih belum 100 persen)," pungkas Musfihin.

Tanggapan Kementerian PUPR

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara (Jubir) Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengaku telah mendapatkan informasi secara lisan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) terkait kisruh internal tersebut.

"Saya sudah dapat informasi lisan dari BPJT. Kalau ada masalah internal, kami berharap bisa segera diatasi dan kembali bisa bekerja sesuai rencana," tegas Endra dalam kesempatan terpisah.

Endra menambahkan, pihaknya sejauh ini tetap bekerja sesuai rencana dalam koridor kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Hungaria.

Terkait kemungkinan pemberlakuan MLFF secara Nasional akan mundur dari jadwal yang telah ditentukan pada Desember 2023, Endra mengatakan, akan mempelajari dulu penyesuaian rencana kerjanya ke depan.

Direktur PT Roatex Indonesia Gyula Orosz juga angkat bicara soal pernyataan yang dikemukakan oleh Musfihin mengenai polemik yang terjadi di tubuh RITS.

Bahwa, penggunaan teknologi MLFF telah melewati proses adaptasi dengan lingkungan dan keadaan lokal Indonesia.

"Kami mempertimbangkan kondisi lokal, tetapi itu adalah salah satu masalah di mana ada beberapa individu yang tidak mau menerima pengalaman Hingaria dalam bidang ini, dan dalam teknologi ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/5/2023).

Dia menegaskan, RITS sangat tertarik untuk bekerja sama erat dengan pihak berwenang Indonesia dan kontraktor Indonesia untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Mengenai adanya perbedaan visi, Gyula melihat semuanya justru berada dalam kondisi yang baik. RITS tetap melihat kerjasama bisnis ini memiliki nilai strategis buat semua pihak.

"Tidak ada perbedaan dalam visi ini, kami percaya bahwa visinya tetap sama: untuk menyampaikan teknologi yang terbukti, teknologi mutakhir yang akan melayani masyarakat Indonesia, dan akan memiliki dampak positif yang signifikan pada transportasi, lingkungan, dan ekonomi," terangnya.

Gyula juga menyebut, RITS tidak bisa memaksa untuk menerapkan sistem seperti yang diterapkan di negara lain.

"Tapi, tanpa modifikasi yang tepat di latar belakang legislatif saat ini pasti sistem tidak bisa bekerja. Ini bukan solusi "plug-and-play", yang dapat dioperasikan secara mandiri, ini adalah sistem yang sangat kompleks di mana semua kaki harus dipersiapkan dengan baik, yakni Pertama sistem itu sendiri; Kedua, latar belakang legislatif; dan ketiga kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait lainnya, terutama kepolisian dan operator jalan tol," bebernya.

Gyula pun menegaskan, semua proses masih terus berjalan meskipun ada sedikit keterlambatan jadwal, hal itu dinilai masih normal dalam proyek-proyek besar seperti halnya MLFF.

"Kami rasa semuanya masih berjalan secara baik. Adanya keterlambatan untuk sebuah proyek besar seperti ini tentunya menjadi tantangan buat kami. Tapi, kami tetap komitmen dan memiliki visi yang sama dengan pihak Indonesia," tutup dia.