Sengkarut Masalah Internal di Balik Batalnya Uji Coba MLFF Jalan Tol

"Sementara di Indonesia, jalan tol di bawah Kementerian PUPR, pemilik jalan tol nya berkontrak dengan PUPR, kontraknya perdata, dan BUJT ini punya keterkaitan perdata ke belakang yang banyak, dengan investor, dengan kreditur, dan sebagainya," tambahnya.

Usai perdebatan tersebut, proses penyiapan proyek MLFF tetap berjalan sembari kedua belah pihak terus berkomunikasi mencari jalan keluar.

Pihak dari Hungaria tetap bekerja dengan caranya sendiri yang seluruhnya dilakukan di sana, alias bukan dikerjakan di Indonesia.

Sehingga, RITS tidak bisa mengontrol secara langsung. Namun pada Februari 2023, pihak dari Hungaria hendak melakukan serah terima sistem yang telah dibuat dan juga disebut telah berfungsi penuh.

"Terus anak-anak teknis dari kami mengecek, AI kameranya sudah bisa atau belum, eh ternyata baru bisa menangkap plat nomor itu sekitar 80 persen, ini kan sudah diuji coba di Tol Jagorawi dan JORR S (ada peralatan gantry)," ungkapnya.

Dengan begitu, Musfihin tidak bisa menerima sistem tersebut. Karena tidak memenuhi key performance indicator (KPI) yang telah dijanjikan kepada Pemerintah Indonesia.

Baca juga: Bersamaan Uji Coba MLFF di Tol Bali Mandara, Aplikasi Cantas Dirilis Juni

"KPI itu kan pada dasarnya, dalam proposal kita berjanji bahwa seluruh pendapatan BUJT yang sekarang dengan tapping (e-toll) 100 persen akan sama (jika menggunakan MLFF), tapi setelah kita periksa ada kehilangan 20 persen," jelasnya.

Karena RITS tidak mau menerima sistem itu sekaligus melakukan pembayaran, kisruh dirasa mulai kencang. Musfihin mendapatkan peringatan karena dianggap tidak bisa diajak kerja sama.

Setelah itu keluar keputusan pemberhentian dua anggota Board of Directors (BOD) di Indonesia.

"Saya dan Pak Peter Ong (diberhentikan oleh Roatex Ltd. Zrt.). Setelah itu mereka buat sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bahwa kita di-dismiss, diganti dua-duanya orang Hungaria," katanya.

Sebagai orang Indonesia, dia tahu betul dengan kondisi di Tanah Air. Sehingga enggan menerima sesuatu yang dirasa belum layak untuk diterapkan di Indonesia.

Baca juga: Meski Roatex Dilanda Kisruh Internal, Pemerintah Pastikan MLFF tetap Berjalan

"Karena kita janji, Pak Menteri (PUPR) itu waktu Raker di DPR sudah bilang 1 Juni uji coba Bali, Pak Dirjen (Bina Marga) juga begitu, dan kita juga berjanji 1 Juni itu akan uji coba, dan ini tidak mungkin uji coba," ujarnya.

"Kalau kita paksakan uji coba artinya mereka punya peluang untuk menyatakan teknologi yang di-deliver ini sudah bisa di-accept oleh kita, nah kan kita tidak mau itu (dengan kondisi sistem masih belum 100 persen)," pungkas Musfihin.

Tanggapan Kementerian PUPR

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara (Jubir) Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengaku telah mendapatkan informasi secara lisan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) terkait kisruh internal tersebut.